Diberdayakan oleh Blogger.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) dan KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN


posted by rahmat rahmatullah on

5 comments


Pengantar
Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial dan lingkungan.
Mengapa keberlanjutan sebuah perusahaan ditentukan oleh aspek sosial dan lingkungan, bukan semata-mata faktor materiil, dikarenakan aspek sosial dan lingkungan adalah parameter untuk mengetahui apakah ada dampak posistif atau negatif dari kehadiran sebuah komunitas baru (perusahaan) terhadap komunitas lokal (masyarakat setempat). Selain itu perusahaan perlu mendapatkan local license sebagai bentuk legalitas secara kultural jika keberadaannya diterima masyarakat. Perusahaan terkadang merasa cukup dengan hanya mengandalkan izin formal baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, namun mengabaikan izin lokal dalam hal ini memberikan perhatian terhadap aspek social dan lingkungan setempat.
Deskripsi diatas menjadi sebuah pengantar mengenai perubahan paradigma CSR, jika dulu perusahaan memaknai CSR, Community Develpopment (CD) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai sebuah beban perusahaan atau biaya resiko, karena dianggap tidak menguntungkan, tidak lebih sebagai derma perusahaan kepada masyarakat yang tidak menghasilkan imbal balik secara materi. Sedangkan saat ini perusahaan semakin menyadari bahwa CSR bukan lagi sebuah beban, melainkan bagian dari modal sosial, dimana keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh profit (keuntungan) juga oleh planet (lingkungan alam) dan people (lingkungan sosial), terlebih perusahaan perusahaan ekstraktif, perkebunan dan jenis perusahaan yang memiliki tingkat resiko besar terhadap intervensi lingkungan alam dan sosial, maka parameter keberlanjutan ditentukan pada sejauhmana perusahaan mampu me-maintenance masyarakat dan lingkungan melalui program-program CSR.
Terkait dengan regulasi atau policy yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan maupun  institusi lain terkait dengan CSR atau program yang sifatnya identik, terjadi berbagai proses penyempurnaan di dari waktu kewaktu, diantaranya:
  • Diawali oleh munculnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero terkait pembinaan ekonomi lemah dan koperasi.
  • Keputusan Menteri Keuangan RI No. : 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dengan nama program dikenal dengan “Program Pegelkop”.
  • Keputusan Menteri Keuangan No. : 316 /KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
  • Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
  • Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
  • Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tentang bantuan terhadap ekonomi lemah dan koperasi.
  • Keputusan Menteri  BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  • Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, dimana dalam pasal 74 mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Sedangkan informasi terkini adalah mengenai standariasi CSR yang dilakukan oleh International Organization for Standardization, sebuah lembaga sertifikasi internasional, yang sedang melakukan pengembangan standar internasional ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility yang akan mengatur mengenai standarisasi penerapan sustainability responsibility (SR) untuk seluruh perusahaan pada tahun 2010.
Sejarah Perkembangan
Melaksankan program CSR, secara normatif merupakan  kewajiban moral, dimana ketika komunitas baru melakukan intervensi terhadap komunitas lokal, sudah menjadi etika untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Tidak hanya berkutat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam regulasi yang sifatnya mulai mengikat agar perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah mucnculnya CSR atau berbagai program identik seperti CD atau PKBL, hal tersebut bisa dilihat dari perubahan regulasi yang sifatnya terus menerus disempurnakan.
Sejarah perkembangan regulasi pada awalnya hanya mengikat BUMN, yaitu lebih dikenal dengan istilah PKBL (Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan) pada dasarnya terdiri dari dua jenis program, yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan).
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan sejak tahun 1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan sebutan “Bapak angkat usaha kecil/industri kecil”. Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI No. : 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, nama program dikenal dengan “Program Pegelkop”. Pertimbangan diterbitkannya dan pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tersebut dengan pertimbangan: a) Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui Badan Usaha Milik Negara; b). Bahwa potensi pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang cukup besar, perlu dikembangkan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta.
Dengan Pokok-Pokok Pengaturan :
a)      BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2);
b)      Pembinaan diberikan berupa peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (pasal 3);
c)       Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dimaksud disediakan dari bagian laba BUMN antara 1% - 5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4);
d)      Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (pasal 7 ayat 2);
e)      Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab direksi BUMN yang bersangkutan (Pasal 10).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. : 316 /KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara, nama program diubah menjadi “PUKK”. Pertimbangan diterbitkannya dan pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 tersebut adalah : Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.
Pada tahun 1995 terbit UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang antara lain mengatur :
  1. Pasal 14
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi.    
  1. Pasal 21
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil meliputi ; kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.
Pada tahun 1998, terbit Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang antara lain mengatur : Penjelasan pasal 10 e :
Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen teknis, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.
Pada tahun 2003 terbit Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang antara lain mengatur :
  1. Pasal 2 ayat (1) huruf e
Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
  1. Pasal 88 ayat (1)
BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN No. 19/2003 tersebut diterbitkan Keputusan  Menteri  BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan tersebut terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. : Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina berdasarkan Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah :
1)      Bantuan korban bencana alam;
2)      Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3)      Bantuan peningkatan kesehatan;
4)      Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
5)      Bantuan sarana ibadah;
6)      Bantuan pelestarian alam.

Bagi BUMN hal tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 19 Tahun 2003, dimana pasal 2 ayat 1 huruf e, menyebutkan bahwa: Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, dan pasal 88 ayat 1: bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
Undang-undang tersebut disempurnakan lagi  dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6), bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, dan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi: Bantuan korban bencana alam; Bantuan pendidikan dan atau pelatihan; Bantuan peningkatan kesehatan; Bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum; Bantuan sarana ibadah; dan Bantuan pelestarian alam.
Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT)-pun diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 diatur bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Dalam Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa Perseroan diartikan sebagai Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun tidak dijelaskan apakah hal tanggung jawab yang sama juga diwajibkan bagi entitas usaha yang tidak berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa entitas usaha yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu bunyi pasal 74 ayat 1 tersebut menimbulkan pertanyaan lain yaitu apakah Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dapat diartikan tidak diwajibkan melaksanakaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Selain itu, UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar, karena pada ayat 2, 3 dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR "dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran". PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah yang samapai dengan saat ini belum terbit.
Peraturan lain yang menyinggung CSR adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Substansi Keberlanjutan
Dalam bisnis apapun yang diharapkan adalah keberlanjutan, karena dengan keberlanjutan itulah akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan operasional usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagan dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kmpensasi social karena timbul ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat.
Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosa mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, sebaiknya licence to operate, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik social.Potensi konflik itu bisa bersal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.
Terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR, diantaranya:
  1. Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena social driven maupun environmental driven. Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah reputation driven, yaitu motivasi pelaksanaan CSR adalah untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan mamanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya. Yang kemudian perusahaan berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi.
Disatu sisi, hal tersebut memang menggembirakan terutama dikaitkan dengan kebutuhan riel atas bantuan bencana dan rasa solidaritas kemanusiaan. Namun disisi lain, fenomena ini menimbulkan tanda tanya terutama dikaitkan dengan komitmen solidaritas kemanusiaan itu sendiri. Artinya, niatan untuk menyumbang masih diliputi kemamuan untuk meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra korporasi.
  1. Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (compliance). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya, misalnya karena adanya market driven.
Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Seperti saat ini Bank-Bank Eropa mengatur regulasi dalam masalah pinjaman yang hanya diberikan kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. selain itu beberapa bursa sudah menerapkan indeks yang memasukan kategori saham-saham perusahaan yang telah mengimplemantasikan CSR, seperti New York Stock Exchange umpamanya, sekarang memiliki dow jones sustainability Indeks (DJSI) bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai CSR. Bagi perusahaan eksportir CPO saat ini diwajibkan memiliki sertifikat Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO) yang mensyaratkan adanya program pengembangan msyarakat dan pelestarian alam.
Selain market driven, driven lain yang yang sanggup memaksa perusahaan untuk mempraktkan CSR adalah adanya penghargaan-penghargaan (reward) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga. Misalnya CSR Award baik yang regional maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) Award yang digelar oleh Depsos, dan Proper (Program Perangkat Kinerja Perusahaan) yang dihelat oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
  1. Bukan sekedar compliance, tapi beyond compliance atau compliance plus. Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (internal driven). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Perusahaan meyakini bahwa program CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) usaha. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre) melainkan sentra laba (profit center) di masa yang akan datang. Logikanya adalah bila CSR diabaikan, kemudian terjadi insiden, maka biaya untuk mengcover resikonya jauh lebih besar ketimbang nilai yang hendak dihemat dari alokasi anggaran CSR itu sendiri. Belum lagi resiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.
Dengan demikian, CSR bukan lagi sekedar aktifitas tempelan yang kalau terpaksa bisa dikorbankan demi mencapai efisiensi, namun CSR merupakan nyawa korporasi. CSR telah masuk kedalam jantung strategi korporasi. CSR disikapi secara strategis dengan melakukan alignment antara inisiatif CSR dengan strategi korporsi. Caranya, inisatif CSR dikonsep untuk memperbaiki konteks kompetitif korporasi yang berupa kualitas bisnis tempat korporasi beroperasi.





Bagaimana Menerapkan CSR
Pada dasarnya CSR bukanlah entitas sebuah departemen atau divisi yang sifatnya parsial, terpisah dari elemen yang lain dan independen, yang kemudian melakukan upaya pencitraan perusahaan sehingga nilai perusahaan dimata stakeholder menjadi positif, walaupun dalam implementasinya dibutuhkan divisi CSR yang khusus untuk menjadi pengawal diterapkannya nilai-nilai Social Responsibility (SR) dalam perusahaan. Secara hakikat CSR adalah nilai atau ruh yang mewarnai aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi landasan yang meliputi aktivitas Ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan.  Tidak mungkin nilai CSR hanya diimplemenatasikan untuk memberdayakan masyarakat lokal semata, disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekarjakan anak.
Dalam aspek lingkungan perusahaan berkontribusi dalam pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan energi, bermasalah dalam limbah atau hal lain. Bagaimanapun semua aspek baik ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan tidak bisa lepas dari koridor tanggungjawab sosial perusahaan. Oleh karena itu dalam CSR tercakup didalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, diantaranya:
Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi meliputi:
-          kinerja Keuangan berjalan baik
-          Investasi Modal berjalan sehat
-          Patuh dalam pembayaran pajak
-          Tidak terdapat praktik Suap/Korupsi
-          Tidak ada konflik kepentingan
-          Tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup
-          Menghargai hak atas kemampuan intelektual/Patent
-          Tidak melakukan sumbangan politis/lobby

Landasan Pokok CSR dalam Isu Lingkungan Hidup
        Tidak melakukan pencemaran
        Tidak berkontribusi dalam perubahan iklim
        Tidak berkontribusi atas limbah
        Tidak melakukan pemborosan air
        Tidak melakukan praktik pemborosan energy
        Tidak melakukan penyerobotan lahan
        Tidak berkontribusi dalam kebisingan
        Menjaga keanekaragaman hayati

Landasan pokok CSR dalam Isu Sosial
        Menjamin Kesehatan karyawan atau masyarakay tang terkena dampak
        Tidak mempekerjakan anak
        Memberikan dampak positif terhadap masyarakat
        Melakukan proteksi konsumen
        Menjunjung Keberanekaragaman
        Menjaga privasi
        Melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan
        Bertanggungjawab dalam proses Outsourcing dan off-shoring
        Akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar

Landasan pokok CSR dalam Isu Kesejahteraan
        Memberikan kompensasi terhadap karyawan
        Memanfaatkan subsidi dan kemudhan yang diberikan pemerintah
        Menjaga kesehatan karyawan
        Menjaga keamanan kondisi tempat kerja
        Menjaga keselamatan dan Kesehatan Kerja
        Menjaga eseimbangan kerja/hidup

Landasan diatas memberikan sebuah gambaran bahwa hal-hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan dan tidak bisa satu aspek dinegasikan, karena akan menjadi masalah laten bagi perusahaan. Oleh karena itu pada akhirnya bisa ditinjau sejauhmana atau berada dalam type apa perusahaan dalam menerapkan CSR apakah hanya fokus pada tanggungjawab secara ekonomi lalu menegasikan yang lain seperti masyarakat lokal, atau baru berada pada tataran mematuhi aturan hukum, atau memang sudah berada dalam tingkat tertinggi yaitu tanggungjawab etis yaitu sudah mempraktekan CSR secara komperhensif.
Dalam melakukan praktek CSR tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, karena irisannya besar antara mempengaruhi dan dipengaruhi terkait dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing. Secara sederhana definisi stakeholder adalah kelompok-kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi tersebut sebagai dampak dari aktifitas-aktifitasnya. Jika dilakukan pemetaan, stakeholder dalam entitas perusahaan  terbagi kedalam: Pelanggan, masyarakat, karyawan, pemegang saham, lingkungan, LSM dan pemerintah. Dan setiap stakeholder memiliki hasrat dan kebutuhan masing-masing. Diantara hasrat stakeholder adalah sebagai berikut:
          Pelanggan : Kualitas, Harga yang fair
          Masyarakat : Perlindungan atas kejahatan, hubungan kemasyarakatan
          Pekerja : Keamanan, Keselamatan, Perlakukan yang fair
          Pemegang Saham : harga saham dan keutungan saham
          Lingkungan: Perlindungan alam
          Pemerintah :  Laporan atas pemenuhan persyaratan hukum
          LSM: Fungsi kontrol baik terhadap regulasi maupun komitmen perusahaan
Dalam konteks penerapan CSR, stakeholder wajib dirangkul dan dilibatkan baik dalam tahap perencanaan, implemantasi atau jikapun tidak dilibatkan dalam perencanaan minimal mendapatkan kontribusi berupa dampak positif dari program yang dilaksanakan. Andai satu diantara sekian banyak stakeholder tidak mendapatkan manfaat atau kepuasan dari perusahaan, maka akan menjadi masalah bagi keberlanjutan perusahaan.

Tahapan Penerapan CSR
Berkaitan dengan implementasi CSR, hal tersebut sudah diatur dalam dalam standard ISO 26000 (working draft)- Klausul 7, yaitu langkah-langkah penerapan CSR diantaranya:
        7.2 Memahami konteks dari SR
        7.3 Bekerja bersama stakeholders
        7.4 Mengintegrasikan SR Ke dalam tujuan dan  strategi perusahaan
        7.5 Implementasi SR dalam kehidupan sehari-hari
        7.6 Mengkomunikasikan SR
        7.7 Evaluasi kegiatan dan praktek-praktek SR
(Operasional, lisensi penulis)
Penutup
Demikianlah sekilas gambaran mengenai pentingnya CSR demi keberlanjutan perusahaan. CSR saat ini bukanlah merupakan beban perusahaan, melainkan bagian dari investasi perusahaan, karena bagaimanapun resiko sosial ketika tidak dijaga, dilakukan upaya prefentif, maka biayanya akan jauh lebih mahal. Berkaitan dengan proses implementasi CSR secara alur memang bisa dijelaskan dalam konsep, tetapi ketika dikaitkan dengan “need” atau kebutuhan baik perusahaan maupun masyarakat, tidak bisa diterka dalam kertas, melainkan wajib dilakukan penelitian lapangan berupa assessment yang nantinya akan tersajikan dalam data yang kemudian dianalisa, lalu hasil akhirnya adalah program CSR yang efektif dan efisien. Namun demikian prestasi tertinggi dalam konteks CSR adalah ketika perusahaan dengan program CSRnya mampu melakukan terminasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa mandiri, hilang ketergantungannya terhadap perusahaan.
Referensi:
-          Amri, Mulaya. CSR Untuk penguatan Kohesi Sosial. Jakarta. ford foundation, 2008
-          Cendikia, Ilham. Metode Failitasi embuatan Keputusan Partisipatif. PATTIRO. Jakarta, 2002
-          Rahmatullah, Program CSR dan Pembangunan Banten, Artikel. 2009
-          Rahmatullah, Evaluasi Pelaksanaan Program kemitraan Koperasi Komunitas Saguling Pada PT IndonesIA Power, Penelitian, 2008.
-          Rudito, Bambang. Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development. ICSD Jakaerta, 2003
-          Suharto, Edi. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama.2005
-          Tanari, Adrianus. Materi Training CSR as per ISO 26000, Jakarta. Valueconsult, 2009
-          Wibisono, Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik. Fascho Publishing, 2007

5 comments

  1. endang
  2. endang

Leave a Reply

Sketsa