Diberdayakan oleh Blogger.

CSR dan Persoalan Hukum


posted by rahmat rahmatullah on

No comments



Baru kali ini Tangggungjawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) masuk dalam ranah penegakan hukum. Setidaknya terdapat tiga kasus yang sekarang diselidiki kejaksaaan dan kepolisian: Pertama,  kasus mobil listrik dari CSR  PT Pertamina, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Perusahan Gas Negara (PGN) untuk kebutuhan operasional forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, yang selanjutya dihibahkan kepada Perguruan Tinggi (PT) untuk penelitian. Kedua, kasus cetak sawah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh Kementrian BUMN melalui patungan dana CSR/PKBL dengan dana sebesar  Rp 360 miliar berasal dari PT Bank Nasional Indonesia, PT Askes, PT Pertamina, PT Pelindo, PT Hutama Karya, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Perusahaan Gas Negara. Ketiga, penyelidikan mengenai penyelewengan  Pertamina Foundation yang berasal dari laporan internal  terkait proyek penanaman 100 juta pohon, pembentukan sekolah Pertamina Foundation, dan sekolah sepak bola Pertamina Foundation.

Hal yang menarik adalah dalil yang disampaikan oleh Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak mengenai latar belakang penyelidikan  "Jadi uang keluar, tapi proyek tidak berjalan sepenuhnya. Padahal, meskipun itu dana CSR, tetap masuk uang negara. Oleh sebab itu, kita kategorikan sebagai kerugian negara,". Jika pernyataan tersebut sudah menjadi dalil penyelidikan, maka pengelola CSR khususnya pada perusahaan BUMN harus hati-hatI dalam melaksanakan program-program CSR/PKBL. Karena dalil yang sama akan digunakan juga oleh penegak hukum lain yang ada dibawahnya ataupun di daerah.

Dalam satu kegiatan Forum CSR di sebuah Provinsi saya mendapati berbagai cerita dari pengelola CSR, bahwa terdapat dana bantuan Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang macet, tidak bergulir bahkan tidak kembali, nilai uang yang macet mulai dari puluhan juta hingga Rp. 70 miliar. Persoalannya adalah dana macet tersebut setiap tahun terjadi, maka dianggap biasa oleh BUMN maupun perusahaan swasta. Hal yang senantiasa saya ingatkan dalam setiap forum CSR adalah ikuti aturan jangan ikuti kebiasaan, karena bagaimanapun dalam melaksanakan CSR, perusahaan memiliki dasar hukum, code of conduct dan SOP. Hal yang harus dirubah adalah mind set jika CSR hanyalah sedekah atau bagi-bagi keuntungan semata, maka levelnya baru sampai out put atau berapa dana yang terserap, idealnya harus pada tahapan impact atau dampak manfaat apa yang telah ditimbulkan dari pelaksanaan CSR.  Saya sangat sepakat dengan dalil penyelidik, bahwa sepeserpun dana CSR harus bisa dipertanggungjawabkan, karena jika tidak membawa manfaat sudah pasti menimbulkan kerugian baik pada keuangan perusahaan maupun secara luas pada kerugian negara.

Langkah penting yang harus dilakukan oleh para pengelola CSR agar kelak tidak terjerat persoalan hukum adalah melakukan penguatan tiga aspek, yakni pada Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola CSR, sistem, maupun administrasinya. Permasalahan awal terkait pengelola CSR adalah mereka yang minim kompetensi, baik pengalaman maupun keilmuan. Hal tersebut terjadi karena banyak perusahaan yang menganggap CSR cukup dikelola oleh mereka yang jelang purna bakti, dan mereka yang kurang produktif di unit bisnis, sehingga kompetensi yang alakadarnya akan menghasilkan program CSR yang seadanya. 

Terkait sistem, banyak perusahaan yang hingga saat ini belum memiliki sistem pengelolaan CSR, yang seharusnya CSR itu memberdayakan malah memperdaya. Maka wajar jika pada akhirnya mentalitas masyarakat sekitar perusahaan menjadi peminta-minta, akibat perusahaan belum memiliki pola CSR apa yang sesungguhnya ingin diwujudkan perusahaan.  Hal lain yang menjadi musabab jeratan hukum adalah terkait mal administrasi, karena CSR dianggap sebagai bagi-bagi sumbangan, maka sudah lumrah jika administrasinya kacau, cenderung membuat laporan-laporan fiktif. Biasanya laporan yang disajikan tampak ideal dengan dokumentasi dan cover yang menarik, padahal ada upaya manipulasi terhadap tidak tercapainya impact. Mudah sekali mengidentifikasi sukses tidaknya program, jika dalam waktu berjalan semakin banyak permintaan bantuan atau pengajuan proposal dari pemangku kepentingan yang ingin memanfaatkan CSR maka sudah dipastika jika ada yang tidak tepat dalam tahapan CSR. Karena idealnya jika pentahapan CSR berjalan sesuai, maka ada periode yang disebut terminasi (pemutusan bantuan) bagi klien (masyarakat/ kelompok) yang telah mandiri.

Dalam berbagai kesempatan saya senantiasa mengingatkan perusahaan yang mengalami kemacetan bantuan bergulir diatas 20% untuk melakukan evaluasi program yang objeknya adalah penerima manfaat (penerima bantuan CSR). Tujuannya adalah agar bisa diketahui akar permasalahan kenapa macet. Bisa jadi jika selama ini program CSR yang dilakukan sifatnya top down, dimana masyarakat tidak membutuhkan, ataupun lemah dalam pendampingan, tidak dibuatkan pasar akan produk yang dihasilkan. Jika evaluasi program tidak dilakukan, maka dipastikan bantuan apapun akan selamanya macet. Evaluasi program penting untuk mengetahui apakah program masih dibutuhkan masyarakat, harus diganti, atau perlu penyempurnaan. Jika hal ini dilakukan maka perusahaan tinggal melakukan re-start dengan program yang telah diimprovisasi agar tidak terkena persoalan hukum dikemudian hari.***

Leave a Reply

Sketsa