Usia 26 tahun setelah berdiri sebagai provinsi membuat Banten berada pada titik yang menarik. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi bergerak, pembangunan infrastruktur meningkat, dan semakin banyak putra-putri Banten dipercaya menduduki posisi strategis nasional. Namun, di sisi lain, pekerjaan besar pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Banten pada 4 Oktober 2026 mengusung tema “Banten Bergerak, Maju Berdampak”. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau deretan indikator administratif, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat: akses yang lebih baik, pelayanan yang semakin mudah, dan manfaat pembangunan yang semakin merata.
Pesan tersebut penting karena Banten saat ini memiliki modal besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Banyak figur yang lahir, tumbuh, atau memiliki ikatan kuat dengan Banten kini dipercaya berada pada posisi strategis nasional, baik di kementerian, lembaga negara, TNI, Polri, maupun perguruan tinggi.
Tantangan Banten hari ini bukan sekadar bagaimana melahirkan lebih banyak figur yang berkiprah di tingkat nasional, tetapi bagaimana menghubungkan jejaring tersebut dengan agenda pembangunan daerah secara nyata dan terukur.
Sir Walter Scott pernah menulis, “This is my own, my native land!”—inilah tanah kelahiranku. Kecintaan terhadap tanah asal tentu tidak boleh berubah menjadi primordialisme. Namun, rasa memiliki terhadap kampung halaman dapat menjadi energi positif untuk mempertemukan gagasan, membuka komunikasi, dan menghubungkan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional secara sah, profesional, dan institusional.
Kemajuan dan Jarak yang Belum Selesai
Ada alasan kuat untuk optimistis terhadap Banten. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Banten tumbuh 5,49 persen secara tahunan pada triwulan II-2026, sementara pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,57 persen. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Banten turun menjadi 5,38 persen atau sekitar 746.730 orang.
Namun, angka tersebut tidak boleh menutupi kenyataan bahwa kesenjangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah. Data IPM 2025 menunjukkan Kota Tangerang Selatan mencapai 84,81, sedangkan Pandeglang berada pada angka 71,84 dan Lebak 69,24. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan Pandeglang masih 8,51 persen dan Lebak 8,03 persen.
Perbedaan tersebut bukan untuk mempertentangkan Banten bagian utara dan selatan. Justru, data tersebut memperjelas agenda bersama: pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pemerataan kesempatan.
Anak yang lahir di pelosok Lebak atau Pandeglang harus memiliki peluang pendidikan, kesehatan, konektivitas, pekerjaan, dan mobilitas sosial yang semakin mendekati mereka yang tumbuh di kawasan perkotaan.
Semangat tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Banten 2025-2029 melalui visi “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”. Persoalannya bukan kekurangan visi, melainkan bagaimana memperbesar kemampuan untuk mewujudkannya.
Jejaring Banten di Tingkat Nasional
Di sinilah keberadaan figur-figur Banten dalam posisi strategis nasional menjadi penting. TB Ace Hasan Syadzily, kelahiran Labuan, kini dipercaya sebagai Gubernur Lemhannas RI. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, kelahiran Pandeglang, menjabat Menteri Transmigrasi dengan kewenangan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, terdapat Yandri Susanto yang memiliki hubungan panjang dengan Banten dan bersinggungan dengan agenda pembangunan desa. Di bidang keamanan, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, kelahiran Pandeglang, dipercaya sebagai Kapolri. Dari lingkungan TNI terdapat Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, putra Rangkasbitung, serta Mayjen TNI Kosasih, putra Pandeglang, yang turut berkontribusi dalam pembangunan konektivitas wilayah.
Jejaring tersebut diperkuat oleh tokoh lain di berbagai sektor, termasuk lembaga negara, perguruan tinggi, dan dunia profesional. Nama-nama tersebut bukan untuk membangun romantisme kedaerahan. Mereka menunjukkan bahwa Banten memiliki modal sosial yang melintasi berbagai bidang. Modal tersebut akan bernilai apabila mampu diterjemahkan menjadi kerja bersama untuk menjawab persoalan pembangunan.
Dari Kebanggaan Menuju Kolaborasi
Kebanggaan terhadap putra daerah yang menduduki posisi strategis merupakan hal yang wajar. Namun, kebanggaan tidak boleh berhenti pada pertemuan seremonial atau ucapan selamat. Ia harus naik kelas menjadi kolaborasi pembangunan.
Gubernur Andra Soni menyebut diaspora Banten bukan sekadar angka statistik. Diaspora membawa pengetahuan, jaringan, dan kepedulian terhadap tanah kelahiran.
Karena itu, Banten membutuhkan mekanisme yang mampu mengubah energi tersebut menjadi kekuatan pembangunan. Jejaring Strategis Banten dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, BUMN, profesional, serta diaspora.
Namun, jejaring tersebut harus berbasis agenda, bukan kedekatan personal. Ukuran keberhasilannya bukan siapa mengenal siapa, melainkan masalah apa yang dapat diselesaikan dan siapa yang memiliki kewenangan untuk berkontribusi.
Jejaring kekuasaan tidak otomatis menghasilkan pembangunan. Tanpa perencanaan yang jelas, transparansi, dan tata kelola yang baik, hubungan personal hanya akan berhenti sebagai simbol. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar kedekatan dengan pusat kekuasaan, tetapi kemampuan daerah mengelola peluang menjadi kebijakan nyata.
Pemerintah Daerah sebagai Konduktor
Jejaring sebesar apa pun tidak akan menghasilkan perubahan tanpa orkestrasi yang jelas. Pemerintah Provinsi Banten harus menjadi konduktor yang menyatukan berbagai kekuatan tersebut.
Pemprov dapat menyiapkan buku proyek prioritas Banten yang memuat persoalan, data pendukung, lokasi, kebutuhan anggaran, kewenangan, serta pihak yang dapat dilibatkan. Dengan demikian, komunikasi dengan pemerintah pusat, investor, perguruan tinggi, dan diaspora tidak lagi sebatas meminta dukungan, tetapi menawarkan solusi yang matang.
Langkah awal telah terlihat melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Pada 2025, Pemprov Banten merealisasikan 61 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang 67,87 kilometer, terutama di Pandeglang dan Lebak. Pada 2026, kembali disiapkan Rp167,4 miliar untuk pembangunan infrastruktur desa sepanjang 46,71 kilometer.
Namun, skala persoalan Banten terlalu besar untuk diselesaikan hanya melalui APBD. Diperlukan sinkronisasi APBD, APBN, program kementerian, investasi swasta, riset perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat.
Figur nasional yang memiliki keterikatan dengan Banten tidak perlu diposisikan sebagai pembawa proyek. Peran yang lebih penting adalah membuka akses pengetahuan, mempertemukan institusi, memahami peluang kebijakan nasional, dan membantu daerah mengambil kesempatan secara tepat.
Cinta Kampung Halaman sebagai Energi Pembangunan
Mencintai kampung halaman bukan hanya tentang tempat seseorang dilahirkan. Maknanya hadir ketika pengalaman, pengetahuan, jaringan, dan kewenangan yang dimiliki dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Banten hari ini memiliki momentum besar. Ekonomi tumbuh, pembangunan bergerak, dan banyak figur yang memiliki hubungan kuat dengan Banten dipercaya negara pada posisi strategis.
Momentum tersebut harus diubah menjadi kesempatan. Bukan dengan menarik mereka ke dalam kepentingan sempit daerah, tetapi dengan mempertemukan Banten dengan peluang yang lebih luas: kebijakan nasional, investasi, pendidikan, teknologi, dan jejaring.
Jika pemerintah daerah mampu menjadi konduktor, kabupaten/kota bergerak dalam arah yang sama, masyarakat dilibatkan, dunia usaha mengambil peran, perguruan tinggi menghadirkan pengetahuan, dan jejaring nasional membuka jalan, maka optimisme tidak lagi menjadi slogan.
Ia akan menjadi jalan yang membuka pasar, sekolah yang lebih baik, layanan kesehatan yang semakin dekat, investasi yang menciptakan pekerjaan, dan masa depan yang lebih luas bagi anak-anak Banten.
Sebab, cinta kepada kampung halaman yang paling bermakna bukan selalu kembali untuk tinggal. Kadang-kadang, pulang berarti membawa manfaat dari tempat seseorang mengabdi.
