Diberdayakan oleh Blogger.

PRESIDEN GADUH


posted by rahmat rahmatullah

No comments

Mungkin judul diatas patut disangkakan pada situasi negara saat ini. Ibarat melihat oase dipadang pasir kerongkongan kerontang yang diharapkan segera tertetesi air, hanya menemukan lautan sahara yang semakin mencekik tenggorokan dan memupuskan harapan. Jokowi pada mulanya adalah oase, puncak mimpi masyarakat dalam menemukan harap pemimpin pembawa perubahan, yang tanpa batas dengan rakyat, mendengarkan dan merasakan suasana hati rakyat, serta mampu menarik rakyat terbaik menjadi pemimpin. Namun kini dalam masa kepemimpinan yang baru seumur jagung, sudah memupus harapan para pemilihnya akibat dari segala kegaduhan yang dibuat, kegaduhan yang tak perlu, melainkan sengaja  diciptakan.

Setidaknya saat ini rakyat diberikan beban untuk turut memikirkan 3 (tiga) kegaduhan yang diciptakan Presiden Jokowi; Pertama, gaduh akibat naik turun harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kedua, gaduh akibat pengajuan Kapolri, dan Ketiga, gaduh akibat pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Gaduh yang muncul bukan karena tekanan oposisi, intervensi negara lain atau pihak luar luar istana, melainkan gaduh yang diciptakan oleh Presiden, para pembantu dan lingkarannya.

Naik Turun Harga BBM
18 November 2014 menjadi awal kegaduhan Presiden Jokowi menaikan harga BBM dalam hal ini jenis Premium dari Rp. 6.500 menjadi Rp.8.500, disaat negara lain justru menurunkan BBM sebagai dampak penurunan harga  secara global. Tentunya kenaikan ini atas hasil kajian para menteri dan tim ekonomi Presiden, atas dasar ketergesaan dan tanpa menghitung secara tepat dampak massif yang ditimbulkannya.  Objek penderitanya adalah rakyat, secara matematis memang kenaikan hanya Rp.2000 rupiah, namun jika dihitung dari kenaikan harga seluruh komoditas kebutuhan rumah tangga bisa lebih dari 200%. 

Betul jika pemerintah sudah mengantisipasi dengan melakukan proteksi atau perlindungan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan menerbitkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sekedar perubahan nama dari kartu BLSM, yang justru dengan adanya proteksi ini menimbulkan kesibukan tak perlu di seluruh kantor Pos, seluruh kantor Dinas Sosial se-Indonesia. Hal yang tidak diambil pelajaran dari pemerintahan sebelumnya, selain Pilkada dan Pilpres, BLSM (saat ini KPS), ketiga hal itulah penyebab utama konflik antar warga. Bahkan dalam pertemuan nasional kepala Dinas Seluruh Indonesia dengan Menteri Sosial, diinstruksikan untuk melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  khusunya yang belum mendapatkan KPS, padahal lembaga yang punya kewenangan dan kompetensi melakukan pendataan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah memiliki agenda melakukan survey Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial (PPLS) di Tahun 2015. Terbayang kisruh yang bisa terjadi jika terdapat multi data.

Lalu Per 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan harga BBM dalam hal ini Premium Rp.900 dari Rp. 8.500 menjadi Rp. 7.600 yang kemudian menetapkan harga fluktuatif sesuai dengan harga minyak dunia dengan mengoreksi harga akhir setiap bulan.  Lalu apakah jika BBM turun apakah harga komoditas pokok megikuti? Rupanya pemerintah tidak punya kuasa ditengah ketidakberdayaan mengontrol pasar yang kian liberal. Situasi kian sulit ditengah kondisi masyarakat yang juga materialis sehingga makin luntur empati dalam masyarakat.

Calon Tunggal Kapolri
Entahlah apa latar yang menjadikan Presiden mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapori ditengah banyaknya putra terbaik di Korps kepolisian. Terlebih sebelum turunnya persetujuan DPR, KPK menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, bukankah hal ini kegaduhan yang dibuat-buat?. Andai saja Presiden Jokowi mau bersabar mengganti Jendral Sutarman menjelang pensiun pasti ceritanya akan berbeda. Betapa negarawannya Jendral Sutarman diberhentikan dari Jabatan yang masih bersisa 8 bulan, dimana calon penggantinya ditetapkan sebagai tersangka dan beliau tidak bersikap reaktif. 

Tidakkah Presiden Jokowi berkaca dari kejadian sebelumnya jika tindakan keliru bisa memicu ketegangan antar lembaga negara. Dan kini ketegangan antara KPK,dan Kepolisian ditambah DPR kian memanas, sebagai dampak dari sikap Presiden. Berkaca dari kejadian Cicak dan Buaya, yang menguras energi seluruh pihak dan sangat sulit menyelesaikan sengkarutnya, dan kini api yang sudah padam kembali dinyalakan oleh Presiden, bukan oleh pihak luar istana. Kembali pada pertanyaan semula, apakah Pak Presiden tidak membaca situasi sebelum mengambil keputusan, dan apa kerja para ahli yang ada di belakang beliau.

Penetapan Wantimpres
Kegaduhan terakhir adalah terkait penetapan Wantimpres, terjadi kemunduran kualitas tokoh dibanding Wantimpres era presiden SBY.  Entah kompetensi apa yang Presiden lihat, jika bukan akomodasi terhadap partai politik pengusung, hal apakah yang menutup mata Presiden Jokowi sehingga tak mampu melihat putra-putri terbaik bangsa yang lebih tepat menjadi Wantimpres. Bersyukur ketika mendengar Buya Syafii Maarif menolak menjadi Wantimpres, terbayang beban beliau jika berada dalam lingkaran tersebut. Jika berkaca pada kompetensi, saya hanya melihat 3 tokoh yang potensial memberikan pertimbangan yang baik bagi Presiden yaitu Prof. Abdul Malik Fajar, KH. Hasyim Muzadi dan Sri Adiningsing. Bukankah sebuah kegaduhan, ketika salah seorang Wantimpres terindikasi pernah menjadi bos judi, kegaduhan yang sengaja diciptakan Presiden Jokowi.

Apakah yang sesungguhnya sedang terjadi pada Presiden kita, kemana prinsip anti korupsi dan interitas sebagai modal utama beliau saat kampanye?. Sebagai anak, bangsa harapan yang dulu membuncah rasanya semakin cepat menguap, harapan pemimpin yang tepat janji kian lenyap. Walaupun asa kian menipis saya tetap berharap Presiden Jokowi berubah, kembali menjadi Jokowi yang kita kenal sederhana dan berintegritas, bukan malah menciptakan aneka kegaduhan yang kian menambah beban rakyat.***

Sketsa