Sejujurnya membaca pemberitaan media beberapa hari ini membuat batin mencekam, terlebih terkait pembahasan anomali praktik korupsi di daerah. Entah apa yang sedang dibuat sebagian anak bangsa ini, saya hanya mencoba menuliskan jika sebagian anak bangsa sedang “Belajar membuat sejarah”. Tetapi sejarah apa dulu, yang tepat mungkin “Sejarah laku buruk”.
Hanya ada di Indonesia, orang yang sudah menjadi tersangka berhasil memenangkan Pilkada, sebagaimana hasil penelitian Indonesia Corruption Wacth, lima petahana tersangka korupsi oleh Kejaksaan memenangi pilkada periode 2010- 2015, yaitu Bupati Rembang (Jateng) Moch Salim, Bupati Kepulauan Aru (Maluku) Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur (Lampung) Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan (Bangka Belitung) Jamro H Jalil, dan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin.
Hal yang jauh lebih menarik sebagaimana dikemukakan dalam Peneliti dari Lembaga Survei Rakata Institute di Lampung, bahwa kemenangan Satono, Bupati Lampung Timur yang sudah menjadi tersangka, tidak terlepas dari kemampuannya melakukan pendekatan personal ke berbagai kelompok masyarakat, dari akar rumput hingga elite lokal. ”Ia berhasil menciptakan kedekatan emosional dengan masyarakat,” kata Eko Kuswanto. Dalam lima tahun terakhir, politikus yang menapaki karier sebagai pegawai negeri sipil itu kerap mendatangi rumah warga untuk melayat ketika ada yang meninggal dunia. Dia juga dikenal pandai mendalang sehingga dikenal luas oleh masyarakat.
Ujungnya, isu-isu korupsi yang melilit Satono, menurut pengamat politik dari Universitas Lampung, Syarif Mahya, tidak berpengaruh. Itu disebabkan kedekatan personal, menurut Syarif Mahya, jauh lebih menentukan keputusan masyarakat memilih seorang calon.
Hal senada diungkapkan Eko Kuswanto. ”Dalam pandangan masyarakat tradisional, sepanjang seseorang belum ditangkap, apalagi disidangkan, maka yang bersangkutan masih dianggap cukup ”bersih”. Buktinya, dalam survei, kami menanyakan kepada responden apakah sudah mendengar soal kasus korupsi Satono? Dijawab, ya. Saat ditanya apakah memilih dia? Dijawab, ya. Alasan mereka, karena tidak ditahan,” ungkap Eko Kuswanto, sebagaimana dikutip dari (http://cetak.kompas.com/read/2010/10/08/02423274/sikap.pragmatis..suburkan.korupsi)
Memang mengerikan ketika korupsi telah merasuk kedalam tulang sum-sum, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan amat biasa, bukan menjadi kejahatan yang menakutkan. Prostulat vox populi vox dei atau suara rakyat adalah suara tuhan, sudah tidak selamanya relevan, karena pada kenyataannya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang modalnya paling besar, yang paling kuat menyuap sana dan sini. Sepertinya hanya di Solo saja masyarakat memiilih dengan akal sehat sebagaimana terpilihnya Wali Kota Joko Widodo yang nyaris tanpa modal, dengan kemanangan suara 90,09 persen.
Mungkin tidak nyambung dengan konteks diatas, tapi biarlah akan ada irisannya. Saya teringat statement Kapolda Sumatra Utara Irjen Oergoseno ketika melakukan penyuluhan terhadap masyarakat di wilayah Hamparan Perak dalam rangka pencegahan terorisme, yang menekankan bahwa pentingnya laporan dan kerjasama warga terkait tindak tanduk mencurigakan orang-orang yang ada disekitarnya, dan jangan sungkan untuk melaporkan kepada polisi, sehingga sedapat mungkin tindak terorisme bisa dijegah.
Apa yang disaampaikan Oergoseno ternyata berdampak pada massifnya laporan warga terkait tindak tanduk orang-orang yang mencurigkana dan pada akhirnya beberapa orang yang terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga bisa dilumpuhkan berkat laporan dan kerjasama warga.
Hal diatas sangat menarik, dan bagaimana jika pola serupa diterapkan dalam upaya pencegahan korupsi, masyarakat dirangsang untuk melaporkan tindakan orang-orang yang diindikasikan melakukan praktik korupsi secara langsung kepada kepolisian. Bukan sesuatu yang mustahilkan? Jikapun dalam pencegahan teror terjadi salah penangkapan, biarkan juga terjadi dalam pemberantasan korupsi salah tangkap, yang penting membuat efek jera. Sehrusnya Polisi lebih peka melakukan pengamanan dan “pengamatan” pada saat pilkada, sebarkan intel, ciduk kandididat yang jelas-jelas melakukan tindak penyuapan dan korupsi, bukan sekadar pengamanan pada saat pencoblosan.
Tapi mungkin apa yang saya tuliskan hanyalah lamunan di pagi hari, karena korupsi sudah masuk tulang rusuk terdalam, dan telah menjadi sistem yang mendarah daging. Apakah ada warga yang mau melapor ketika kandidat Pilkada memberikan amplop atau menyumbang karpet masjid. Apakah ada warga yang mau melapor calo-calo pembuatan SIM bukan malah bekerjasama memanfaatkannya. Apakah ada warga yang mau melapor ketika melihat anggota dewan bertukar koper, apakah ada jaksa yang melaporkan diri jika dirinya diindikasikan akan disuap, apakah ada aparat pajak melaporkan jika dirinya akan diberikan uang pelicin oleh pengusaha, apakah ada polisi yang melaporkan jika dirinya diindikasikan akan disuap keluarga tersangka agar kaususnya di putihkan, mungikin ada tapi semua seribu satu.
Jikapun masyarakat melapor apakah ada jaminan jika mereka sebagai pelapor dilindungi aparat, jika melapor apakah betul-betul segera diambil tindakan. Bukankah yang terjadi pelapor malah dikriminalkan. Laporan yang ada malah dijadikan alat tawar menawar aparat dengan tersangka agar kasusnya diputihkan. Memang di negeri ini tidak ada jaminan itikad baik selalu berbuah baik.
Inilah bedanya teroris dan koruptor. Jika teroris sangat bisa dijadikan sebagai musuh bersama aparat dan masyarakat, laporannya bisa langsung ditindaklanjuti dan orangnya bisa langsung ditembak mati, padahal dampak teroris tidak sehebat kejahatan korupsi. Beda dengan koruptor, ada kesungkanan masyarakat untuk melaporkan, ada kesungkanan aparat untuk menangkap, ketika ditangkapun masih bisa bernegosiasi, dan sangat langka ada koruptor yang tertembak mati. Padahal dampaknya sebagaimana kita rasakan hari ini, dari praktik korupsi yang dianggap ‘biasa’ maka yang menang dalam Pilkada adalah calon tersangka atau malah sudah jadi tersangka. Hal yang jauh lebih mengerikan adalah ketika struktur masyarakat menjadi rusak, sebagaimana terjadi di beberapa daerah, sebagian masyarakat mendemo aparat agar tersangka korupsi di bebaskan karena memenagi Pilkada, dan masyarakat tetap menganggapnya tidak bersalah.
Diakhir tulisan ini saya mencoba kutipkan ramalan Joyoboyo yang diangkat Ronggowarsito dalam serat Katilada terkait kondisi negeri yang ‘mencekam’ ini: “Banyak janji tidak ditepati, banyak orang telah berani melanggar sumpahnya sendiri,... Kejahatan dijunjung tinggi, kesucian dijauhi”. “Banyak manusia mengutamakan materi, lupa kemanusiaan, lupa kabajikan, lupa sanak saudara”.
“Banyak Bapak melupakan anak, anak berani melawan Ibu dan Bapak”
“Banyak pejabat yang jahat, orang baik justru tersisih, banyak orang kerja halal justru malu, orang baik ditolak, orang jahat justru naik pangkat, yang mulia dilecehkan, yang jelek di puja-puja”
“Yang sewenang-wenang merasa senang, yang mengalah justru merasa semua salah”.
“Banyak pejabat yang jahat, orang baik justru tersisih, banyak orang kerja halal justru malu, orang baik ditolak, orang jahat justru naik pangkat, yang mulia dilecehkan, yang jelek di puja-puja”
“Yang sewenang-wenang merasa senang, yang mengalah justru merasa semua salah”.
“Ada Bupati yang tidak beriman, wakilnya bandar judi. Orang baik budi dibenci, orang jahat dan pandai menjilat diberi kedudukan. Pemerasan marak, pencuri melakukan kejahatan sambil duduk dengan perut besar...banyak orang mabuk doa..“
Di akahir jangka-nya, joyoboyo berpesan “Perlahan namun pasti kelak kita akan memasuki zaman yang serba terbolak-balik. Dan bila jaman itu tiba, seuntung-untungnya orang yang lupa, lebih untung orang yang sadar dan waspada”. Semoga kita bisamengakhiri membuat sejarah yang buruk.
