Saat dulu kuliah, diakhir pertemuan biasanya dosen mengemukakan pernyataan “Ada pertanyaan?” atau “Ada yang belum paham?”, tidak jarang pernyataan tersebut keluar ketika mahasiswa diam, tidak antusias, mungkin tidak mengerti atau merasa tidak berani bertanya karena grogi. Pernah ketika mengalami kebuntuan sepanjang perkuliahan, dosen yang juga ketua jurusan bilang “Kalau mau nanya gak usah takut, ngomong aja dulu, mikirnya belakangan. Kalau kebanyakan mikir, takut pertanyaannya gak bagus, nanti malah gak pernah berani bertanya”. Sebetulnya pernyataan dosen tersebut keras, terlebih bagi mahasiswa yang kedepannya kelak menjadi pemimpin disegala lini, yang dikelas hanya sekedar mendengarkan tanpa mampu menanggapi. Tapi bagaimanapun apa yang dosen kemukakan konteksnya murni mendidik, mengajarkan keberanian, karena dosen tersebut berpandangan pada mulanya keberanian harus distimulus, setelah keberanian muncul disempurnakan dengan berpikir. Pada akhirnya seiring waktu ketika berada dalam sebuah kematangan mantan mahasiswa tersebut akan memiliki paradigma baru, “Berpikir dulu, baru ngomong”.
Entahlah peristiwa politik kekinian mengantarkan pikiran saya surut kebelakang, tepatnya 4 tahun lalu, terngiang apa yang ketua jurusan bilang “Ngomong dulu baru mikir. Kalau sudah punya keberanian, harus dirubah Mikir dulu baru ngomong, itu baru disebut orang yang bertanggungjawab”. Tetapi situasinya berbalik menjadi ironis, mengapa kok pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia baik di pusat maupun daerah sebagian besar “Ngomomg dulu, mikirnya belakangan”. Ketika ada respon, dampak, reaksi bahkan kekisruhan, barulah sibuk meralat maksud pernyataan dan sebagainya.
Tidak habis keheranan, apakah ketika seorang pemimpin dan wakil rakyat mengemukakan statement entah itu keluhan, keresakan, kritik, hingga gurawan, mereka tidak menyadari berapa juta rakyat yang melihat, mengamati ucapan, tingkah polah mereka. Padahal sepengatahuan kita pemimpin dan wakil rakyat di Indonesia sebagian besar berpendidikan, tidak jarang bergelar doktor dan profesor, yang sebetulnya masa-masa “ngomong baru mikir” sudah mereka lewati di bangku kuliah.
Hal itulah yang memalukan terjadi di negeri kita, ketika Presiden mengemukakan bahwa dirinya berupaya keras meningkatkan remunerasi bagi Prajurit TNI dan Polri, dengan penekanan upaya itu tanpa mempedulikan nasib presiden sendiri yang sudah 7 tahun tidak naik gaji. Tidak ada yang salah dengan pernyataan presiden bernada keluhan tersebut. Namun ada hal yang jauh lebih elegan jika Presiden tidak menyebutkan keluhannya di area publik, tidak menyebutkan pamrih, kesungguhan yang merupakan amal jariyah. Biarlah Presiden dan Allah yang tahu segala amal itu.
Yang memprihatinkan adalah lawan politik atau pihak yang tidak suka presiden, yang diinisiasi anggota DPR malah membuat keruh suasana, mempolitisir, membumbui, bahkan memanfaatkan kealpaan Presiden dengan melakukan upaya sarkasme sekaligus sinisme melakukan gerakan koin untuk presden, yang kemudian menjadi kecaman pedas untuk presiden terutama di jejaring sosial, yang entah koin tersebut kedepan diapakan ketika sudah terkumpul, hanya membuang energy percuma. Entahlah yang sekarang ini hal-hal artifisial sudah menggantikan yang substansi. Pencitraan dan kepentingan kolegial adalah panglima tertinggi, bukan kerja nyata.
Tidak tahu mengapa, kedewasaan berpolitik nampak tidak muncul dari tingkah polah pemimin dan wakil rakyat kita, mereka semena-mena mengeluarkan pernyataan, berkeluh kesah, bergurau tanpa sadar dari apa yang mereka lakukan dampaknya amat besar bagi rakyat. Mereka tidak berpikir jika beban masyarakat sudah diubun-ubun akibat terpaan kesulitan ekonomi, ketidak pastian politik, harus ditambah beban pikiran mereka oleh tingkah polah pemimpin dan anggota dewan yang tidak penting.
Memang pada akhirnya habit atau kebiasaan menjadi cerminan seseorang. Presiden sering tidak memiliki empati. Saat tanggap darurat Merapi mengeluarkan pernyataan tentang keistimewaan Yogyakarta, yang mengusik sensitifitas masyarakat jogja, saat masyarakat dililit kenaikan harga cabai dan aneka musibah mengeluhkan kenaikan gaji. Bukankah berbicara harus beretika, melihat kondisi, dan peka.
Setali tiga uang dengan wakil rakyat yang hobinya memanfaatkan habit buruk presiden dengan mempolitisir semua pernyataannya, menghembuskan angin kasus politik seenak perut mereka, saat hangat kasus lapindo, mereka mengalihkan ke kasus antasari, belum selesai antasari ditiupkan kasus century, belum selesai beralih ke kasus Gayus, belum tuntas gayus balik lagi ke hak angket kasus century, dan mungkin beberapa pekan kedepan semua kasus dipetieskan tergantkan oleh kasus suap pemilihan Gubernur BI.
Yang ajaib adalah apa yang terjadi pada level pusat yakni presiden dan DPR rupanya, dipraktikan juga di daerah, banyak daerah yang rusak stabilitas politiknya karena tingkah polah yang mereka contoh dari pusat. Banyak daerah yang bangkrut APBDnya, daerah yang eksekutif dan legislatifnya dikuasai satu keluarga, daerah yang semena-mena terhadap masyarakat lapis bawah, daerah yang menghabiskan total APBD untuk royek-proyek mercusuar.
Andai seluruh pemimpin dan wakil rakyat ingat dan mengimami apa yang dikemukakan Umar bin Abdul Azis, bahwa “Menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan, pelayan untuk masyarakatnya tanpa kenal lelah”. Pemimpin tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh banyak bergurau, tidak boleh asal bicara. Kemuliaan pemimpin adalah dari ketulusan melayani, tanpa mengumbar kebaikan yang sudah dilakukan. Pemimpin harus membawa kesejukan, bukan membuat kekhawatiran, kekisruhan apalagi ketakutan rakyatnya. Marilah saatnya bercermin untuk berubah.***
