Diberdayakan oleh Blogger.

Selamat Tinggal Persatuan Indonesia


posted by rahmat rahmatullah on

No comments

Dalam kurun waktu lima tahun, masyarakat dihadapkan pada berbagai perhelatan politik, apakah itu Pemilihan Umum untuk memilih Presiden, Wapres, Anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD. Selain itu ada Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/ Walikota, hingga pemilihan Kepala Desa.

Pada dasarnya perhelatan politik adalah proses ideal menuju terpilihnya pemimpin yang mampu membawa perubahan mensejahterakan masyarakat dan wakil rakyat yang siap memperjuangkan terwujudnya harapan masyarakat.

Untuk sebuah proses ideal tentunya membutuhkan biaya yang besar, jika diakumulasikan berapa ongkos untuk perhelatan politik mulai dari Pemilihan umum hingga Pilkades, berapa triliun beban yang ditanggung mulai dari APBN, APBD I, APBD II hingga APBDes. Sebagai contoh, pada tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan 244 pilkada, rinciannya, 7 pilkada provinsi, 202 pilkada kabupaten, dan 35 pilkada kota, yang kesemuanya menghabiskan dana 4 triliun.

Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang dihasilkan dari biaya 4 triliun untuk aneka perhelatan politik? Apakah telah melahirkan pemimpin daerah yang membawa perubahan, apakah telah menghasilkan wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat?.Kita buang konteks ideal, karena realitanya pemimpin yang terpilih adalah mereka yang berhasil dalam pencitraan, ketika tampuk kepemimpinan dipegang mereka hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, keluarga, kolegial dan partai. Tidak jauh beda dengan wakil rakyat, tujuan terbesarnya malah mengembalikan biaya politik untuk terpilih, menghimpun pundi-pundi kekayaan, bermain proyek dan menjadi pengemis di kementrian atau SKPD yang jika tidak diakomodasi, mengancam tidak merealisasikan anggaran.

Saya hanya mengandai-andai, jika 4 triliun uang dihamburkan tanpa menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sehat budi, akal dan pikiran, lebih baik dialihkan untuk menggartiskan biaya pendidikan, kesehatan atau membangun infrastruktur di daerah atau wilayah perbatasan, mungkin jauh lebih terasakan manfaatnya. Padahal mantan Wapres Yusuf Kalla pernah mengajukan ide kecintaannya pada bangsa ini, agar Pemilu dilaksanakan serentak dengan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/ Kota, agar biaya yang dileluarkan lebih efisien, masyarakat tidak jenuh dalam memilih dan meminimalisir konflik antar masyarakat.

Kekhawatiran dan perhatian terbesar sebetulnya tidak hanya pada aspek politik, melainkan pada aspek sosial. Bagaimana nasib persatuan bangsa, nasib kebhinekaan, nasib tenggang rasa, nasib toleransi, nasib gotong royong, dan nasib kearifan yang menghiasi sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Tanpa sadar perhelatan politik telah menggerus kepribadian dan karakter bangsa menjadi pragmatis. Selama lima tahun masyarakat terpecah dalam pilihan politik, terpecah ideologi, dihadapkan pada perdebatan-perdebatan tanpa jeda, dilucuti martabatnya oleh politik uang. Tidak jarang akibat perhelatan politik, telah menghancurkan silaturahmi dalam dan antar keluarga, menyebabkan konflik dalam kampung, hingga kerusuhan masal. Politik telah menyamarkan antara hal sakral dan profan, menjadikan sajadah hingga haram jadah menjadi alat untuk mendapatkan kuasa.

Apa jadinya nasib bangsa ini ketika kekerabatan sudah tidak ada, kohesifitas sosial menjadi barang langka, gotong royong dan siskamlingpun harus bayar, karena uang tidak mengenal rasa saling menjaga. Mungkin beberapa tahun lagi budi baik yang menjadi karakter masyarakat seperti sopan santun, tenggangrasa, gotong royong, hanya tertinggal dalam buku pelajaran sekolah, dan akan menjadi prasasti di jaman yang berubah.

Jika dulu kita berkunjung melakukan penelitian di desa, kita mungkin masih menemukan aparat yang siap mengantar tanpa berharap imbalan, kepala desa yang tanpa diminta menyediakan tempat menginap, masyarakat yang terus mengumbar senyum ramah ketika di wawancara. Namun itu  kelak akan menjadi barang langka, karena politik uang telah merubah karakter masyarakat perkotaan hingga pedesaan, uang sudah merubah paradigma menolong menjadi transaksional.

Sudah saatnya kita kembali pada akal budi, singkirkan masa ‘lupa diri’ kita untuk kembali pada hakikat masyarakat yang berharkat dan bermartabat. Jika memiliki kepentingan politik, janganlah mengadu domba dan memecah masyarakat dengan politik uang, biarlah masyarakat memilih dengan hati nurani. Janganlah masyarakat menggadaikan diri dengan menerima uang dari kandidat siapapun, karena memberi uang dan barang menunjukkan rendahnya kualitas seseorang. Semoga kohesifitas ini tumbuh kembali, karena kohesifitas masyarakat inilah yang menjadikan bangsa ini merdeka. Sebuah pameo sederhana, jika Belanda, jepang, dan Negara manapun menjajah, sekaranglah saatnya yang tepat, karena tanpa terlihat masyarakat Indonesia sedang tercerai berai pada titik terendah.***

Leave a Reply

Sketsa