Diberdayakan oleh Blogger.

BBM Tipu-Tipu


posted by rahmat rahmatullah on

No comments



Berbicara Bahan Bakar Minyak (BBM) sesungguhnya kita sedang berada dalam area tipu muslihat mulai hulu hingga hilir, mulai dari pembuat kebijakan, pemantau kebijakan, hingga pemakai kebijakan semua melakukan tipu-tipu.

Mungkin karena nilai yang ada dalam BBM menjadikan semua pihak memanfaatkannya dengan berbagai upaya. Berdasarkan berita yang kita dua bulan kebelakang, pemerintah melalui APBN udah tidak mampu menanggung subsidi BBM khususnya premium, bahkan diperkirakan awal desember cadangan premium bersubsidi sudah habis. Sampai pada akhirnya Menteri ESDM mencanangkan pada tanggal 22 desember 2012, sebagai hari tanpa BBM bersubsidi, walaupun akhirnya dikonfirmasi batal dilaksanakan.

Kenapa tipu-tipu? Karena sesungguhnya semua pihak di negeri ini sedang melakukan manipulasi mulai dari pemerintah, DPR, hingga rakyatnya. Pemerintah seringkali tidak dipercaya sehingga kebijakan baik dan buruk selalu dicurigai. Jika dulu pemerintah bisa sepihak menaikan harga BBM, sedangkan sekarang harus melalui persetujuan DPR. Hal yang menarik beberapa bulan lalu, saat pemerintah mengalami kuldesak, APBN berada dalam kondisi kritis karena sudah tidak mampu mensubsidi BBM, dan memang kenyataannya seperti itu, DPR melalukan penolakan hingga dilakukan voting yang keputusan akhirnya harga BBM batal dinaikan dengan alasan  akan membebani masyarakat miskin.

DPR selalu mengatasnamakan masyarakat miskin padahal kenyataannya APBN sudah tidak mampu, sungguh manipulasi luar biasa mengatasnamakan rakyat demi sebuah pencitraan. Disaat negara sedang sekarat akibat beban subsidi akhir tahun BBM yang kian membengkak DPR tidak ambil pusing dan abai terhadap masalah pemerintah. Padahal jika nilai subsidi BBM dikurangi, dan masyarakat menyadari berapa harga riil BBM khususnya premium akan muncul banyak alternatif yang tentunya bisa diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Toh seseungguhnya yang menikmati subsidi bukan masyarakat miskin melainkan kelas menengah atas yang memiliki kendaran pribadi. DPR selalu mengatasnamakan rakyat karena sarat kepentingan Pemilu 2014, seolah-olah pro rakyat, padahal sesungguhnya sedang menipu rakyat.

Disisi lain banyak orang berbicara masalah ketimpangan pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang sesungguhnya pembangunan tersebut bisa dialihkan dari nilai subsidi BBM. Andai subsidi BBM dicabut berapa jembatan bisa  dibangun, berapa ruas jalan bisa dibangun dan aneka alihan lain melalui program pemerintah yang lebih produktif. Memang sulit keluar dari zona nyaman subsidi BBM, tapi mau tidak mau hal tersebut harus dilewati dan harus dimulai pola hidup baru masyarakat.

Problem berikutnya, dalam turunannya tidak ada kebijakan yang mumpuni, dalam urusan hilir tipu-tipu makin menjadi. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kendaraan dinas/ plat merah wajib menggunakan pertamax. Silahkan cek, berapa banyak kendaraan plat merah yang juga memilki plat hitam? Hampir seluruh kendaraan dinas di Indonesia memiliki plat hitam abal-abal yang digunakan ketika mengisi BBM agar mendapatkan jatah premium, padahal dalam anggaran perubahan APBD/APBNsudah dianggarkan belanja pertamax. Betapa ironisanya, pemerintah yang membuat kebijakan pemerintah pula yang melanggarnya, fenomena yang terparah terjadi pada pemerintah daerah. Hingga  saya menemukan pada satu daerah wakil walikota, sekda, kepala dinas, mengenakan kendaraan dinas yang sudah ditutupi plat hitam, betapa lucunya negeri ini?.

Sesungguhnya keberhasilan program suatu negara bergantung juga pada partisipasi masyarakatnya. Sungguh begitu rendah kesadaran masyarakat terhadap masalah negaranya. Titik persoalannya ketika subsidi BBM digunakan oleh kelas menengah atas. Sering kita temukan orang kaya, mobilnya ber –cc besar namun masih menggunakan BBM premium, orang kaya macam tak mampu bukan? Tapi fenomena ini begitu menggejala, hampi semua daerah terjadi. Ada satu keluarga memiliki kendaraan roda empat lebih dari satu unit, bukankan subsidi BBM jatuh pada mereka. Sedangkan masyarakat miskin, paling mewah menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan umum seperti angkot. Jika memang subsidi tepat sasaran bukanlah seharusnya penggunaan kendaraan roda dua dan transportasi publiklah yang layak mendapatkan subdisi BBM.

Masalahnya kembali pada keseriusan pemerintah dan  DPR, jika memang semua tipu-tipu, maka sampai kapanpun negara ini akan menjadi negara tipu-tipu, semua elemennya melakukan muslihat. Dari BBM sesungguhnya bisa berdampak banyak, jika subsidi BBM dicabut atau hanya pada kendaraan publik atau roda dua, dimungkinkan kepemilikinan kendaraan pribadi akan berkurang, kemacetan akan berkurang, dana subsidi bisa dialihkan kepada pembangunan infrastruktur dipelosok negeri. Jika memang semua menghendaki zona nyaman, mari kita nikmati stagnasi negeri ini.****

Leave a Reply

Sketsa