Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, angka kemiskinan bergerak pelan—naik pada masa pandemi, lalu menurun dengan langkah yang tidak selalu pasti. Dalam statistik BPS, grafik lima tahun terakhir membentuk kurva yang kita kenal baik: melonjak pada 2021, kemudian mereda hingga 2024. Pertanyaannya: apakah intervensi program pemerintah daerah bekerja? Sejauh mana dampaknya bila kita menimbang fakta lintas kabupaten/kota di Banten? Tulisan ini mencoba menautkan angka dengan realitas, menyajikan pembacaan yang jernih namun tetap berpihak pada akal sehat publik.
Potret Lima Tahun: Pandeglang di Atas Kertas, Warga di Lapangan
Mari melihat angka terlebih dahulu. Persentase penduduk miskin (P0) Pandeglang mencapai 9,92% pada 2020, naik ke 10,72% pada 2021, turun tajam menjadi 9,32% pada 2022, lalu melandai ke 9,27% (2023) dan 9,18% (2024). Di balik kurva itu ada keluarga yang menakar beras hingga akhir pekan, petani kecil yang berjibaku dengan cuaca dan harga pupuk, serta pedagang mikro yang mengandalkan putaran modal harian. Penurunan menuju 2024 memang nyata, tetapi pelan; dan di tingkat provinsi, Pandeglang tetap memegang rekor tertinggi. Di sinilah kebijakan berjumpa kenyataan.
Tabel 1. Tren P0 (%) Pandeglang, 2020–2024
Tahun | P0 (%) | Catatan (jiwa, bila tersedia) |
2020 | 9.92 | BPS/Media: 120.440 jiwa (perkiraan) |
2021 | 10.72 | BPS/Media: 131.430 jiwa |
2022 | 9.32 | BPS/Media: 114.650 jiwa |
2023 | 9.27 | BPS/Media: 121.693 jiwa |
2024 | 9.18 | BPS/Media: ~113.450 jiwa |
Gambar 1. Tren P0 (%) Pandeglang 2020–2024.
Perbandingan Lintas Daerah: Di Mana Pandeglang Berdiri?
Untuk membingkai posisi Pandeglang di Banten, mari bandingkan level kemiskinan per kabupaten/kota pada 2024, serta perubahan dari 2023. Hasilnya: Pandeglang berada di puncak (9,18%), diikuti Lebak (8,44%). Level di kabupaten/kota lain lebih rendah, namun jangan lekas simpulkan masalah hanya milik satu wilayah: dari sisi jumlah jiwa, Kabupaten Tangerang menanggung beban paling besar karena populasinya yang besar. Artinya, strategi provinsi harus memadukan pendekatan level (persentase) dan skala (jumlah jiwa).
Tabel 2. P0 (%) Banten per Kabupaten/Kota (2023 vs 2024) dan Jumlah Miskin 2024
Kab/Kota | P0 2023 (%) | P0 2024 (%) | Δ (ppt) | Jumlah miskin 2024 (ribu) |
Kab. Pandeglang | 9.27 | 9.18 | -0.09 | 113.45 |
Kab. Lebak | 8.66 | 8.44 | -0.22 | 111.71 |
Kab. Tangerang | 6.93 | 6.55 | -0.38 | 266.43 |
Kab. Serang | 4.85 | 4.51 | -0.34 | 68.86 |
Kota Serang | 6.20 | 5.65 | -0.55 | 41.62 |
Kota Tangerang | 5.89 | 5.43 | -0.46 | 128.91 |
Kota Cilegon | 3.98 | 3.75 | -0.23 | 17.31 |
Kota Tangerang Selatan | 2.57 | 2.36 | -0.21 | 43.33 |
Gambar 2. P0 (%) per Kabupaten/Kota di Banten (2024)
Apakah Program Bekerja? Membaca Efek melalui Data
Lonjakan 2021 adalah gema pandemi. Pemulihan 2022 menandai kembalinya aktivitas ekonomi dan daya beli, turut ditopang jaring pengaman sosial (PKH/BPNT) dan dukungan modal bagi UMKM (BPUM). Di Pandeglang, program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH/BSPS) dan ekosistem layanan rujukan terpadu (SLRT) memberi dampak kesejahteraan non-pendapatan—kualitas hunian, kesehatan, dan martabat keluarga. Namun skala program perumahan—puluhan hingga sekitar seratus unit per tahun—belum sebanding dengan kebutuhan yang jauh lebih besar. Fokus provinsi pada sinkronisasi TKPKD penting, agar kabupaten/kota tidak berjalan sendiri-sendiri.
Tantangan Struktural: Desa, Pangan, dan Pasar Kerja
Tantangan terbesar berada di wilayah perdesaan: ketergantungan pada sektor pertanian membuat rumah tangga rentan terhadap musim, harga input, dan fluktuasi harga pangan. Ketika inflasi pangan menekan, garis kemiskinan menanjak lebih cepat daripada kenaikan penghasilan; hasilnya, penurunan P0 melambat. Sementara itu, akses terhadap pekerjaan layak dan pasar yang lebih luas—termasuk digital—belum merata. Kebijakan kemiskinan karenanya tidak cukup dengan bantuan konsumtif; ia perlu mendorong produktivitas dan nilai tambah, agar keluarga miskin dapat melompat kelas secara berkelanjutan.
Rekomendasi: Dari ‘Menahan Laju’ ke ‘Mempercepat Penurunan’
• Naikkan skala program peningkatan produktivitas pertanian: akses input, penyuluhan, dan pemasaran (offtaker), serta dukung hilirisasi sederhana di desa (pengolahan hasil).
• Perluas dan presisikan bantuan sosial dengan pemutakhiran data DTKS, audit targeting desa per desa.
• Paduserasikan program RTLH/BSPS dengan sanitasi dan air bersih; dorong pembiayaan kolaboratif (APBD, provinsi, pusat).
• Dorong UMKM naik kelas melalui pembiayaan mikro (KUR supermikro), pelatihan digital marketing, dan inkubasi.
• Pertahankan fokus kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol, tanpa mengabaikan keluarga ‘hampir miskin’.
• Bangun dashboard publik triwulanan (P0, P1, P2, garis kemiskinan, capaian program) di bawah TKPKD untuk akuntabilitas.
Penutup: Menjaga Kejujuran Angka, Merawat Harapan Manusia
Mengukur kemiskinan adalah tentang manusia, bukan sekadar angka. Pandeglang telah menapaki jalan penurunan yang tidak selalu mulus, tetapi mungkin. Tugas pemerintah daerah lima tahun ke depan adalah mengubah langkah pelan menjadi lompatan yang terukur—dengan data yang jujur, program yang fokus, dan kolaborasi yang nyata. Kita boleh berbangga pada penurunan 2024, namun kebanggaan itu baru utuh ketika anak-anak Pandeglang tumbuh tanpa lapar, tanpa atap bocor, dan tanpa mimpi yang patah oleh garis kemiskinan.
Catatan Sumber (BPS dan Media yang Mengutip BPS)
[1] BPS Banten – Tabel Persentase/Jumlah Penduduk Miskin menurut Kab/Kota (halaman resmi, dinamis).
[2] Radar Banten (06 Mar 2024): 2023 = 9,27% (BPS Pandeglang).
[3] Kabar Banten (06 Mar 2024): 2023 = 9,27% (121.693 jiwa).
[4] DataBoks Katadata (2024): Pandeglang 2024 = 9,18%.
[5] TuntasMedia (2024): Pandeglang 2024 9,18% ≈ 113 ribu jiwa.
[6] Radar Banten (08 Jan 2023): 2022 = 9,32% (turun dari 10,72% pada 2021).
[7] Detik (07 Jan 2022): 2020 = 9,92% (120.440 jiwa), 2021 = 10,72% (131.430 jiwa).
[8] Indopolitika (08 Jan 2025): Daftar lengkap P0 2024 per kab/kota dan P0 2023 (pembanding).
[9] Perbup Pandeglang No.31/2019 (SLRT Berkah Penanganan Fakir Miskin).
[10] DPKPP Pandeglang—RTLH/BSPS: 57 unit (2023), ~90–91 unit (2024) – pemberitaan lokal.
[11] MediaBanten (10 Okt 2021): Pengajuan BPUM 284.653 pelaku UMKM.
[12] ANTARA (30 Nov 2023): Sinkronisasi TKPKD Provinsi-Kab/Kota.
