Oleh Rahmatullah
Menarik, ketika Rocky Gerung Dosen Filsafat Universitas Indonesia berkomentar bahwa “Negara ini sudah separuh Katastrof, retak di sana sini, upaya politik dan kepemimpinan seperti menempel yang retak-retak dengan lem. Banyak figur yang mau jadi Presiden, tapi tak mau membangun partai dari bawah, membangun konstruksi kebangsaan yang kokoh dan melakukan pendidikan politik kewarganegaraan, bukan dengan terus menerus menyiram isu primordial. Yang harus dibangun adalah politik baru atas hak warga negara.
Jika menyimak argumen tersebut, sangat wajar jika negeri ini tidak pernah tuntas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Semua terjadi karena saat satu masalah belum selesai ditangani, pada saat yang sama timbul berbagai macam masalah baru. Hal ini disebabkan oleh pemimpin bangsa yang tidak pernah fokus, tidak tekun dan mencla-mencle. Disaat harus menyelesaikan setiap runtutan masalah secara sistematik dan komperhensif, malah menjadi absurd dan amburadul, karena hampir semua program berjalan tidak atas dasar tulus ikhlas melainkan sebagai sarana politik citra, semua pejabat bertarung bak dalam perang dingin, semua dalam waktu yang sama ingin dipuja dan dipuji rakyat, kesana kemari membawa misi simbolik pencitraan menggaungkan keangkuhan memaparkan kesuksesan program-program tersier, padahal sebagai topeng wacana membalik realitas yang menutupi kegagalan-kegagalan primer.
Semua seolah-olah bijak mengungkapkan keprihatinan jikalau krisis yang melanda negeri ini bukan karena kesalahan kebijakan pemerintah, melainkan karena efek global, yang sampai hari ini kita gelap siapa sebenarnya efek global itu, sebagai sarana untuk berkelit karena takut disalahkan, dengan mengkambinghitamkan pihak ketiga yang jauh di sebrang sana. Ibarat paggung ketoprak, jika ada program yang sedikit saja sukses, semua pejabat mengklaim karenanya, jika ada noda kegagalan, semuanya membalikan badan lalu menjadikan pihak ketiga sebagai tumbal. Seperti koor mulai dari Presiden, Wapres, Menteri, pejabat lembaga tinggi negara, Gubernur, Bupati hingga Kepala Desa amat tertib dan rapi memperagakan politik citra, bukan ketulusan bekerja karena kewajiban pengkhidmatan kepada rakyat. Indikatornya sangat terlihat jelas pada menggebunya pejabat meresmikan ini itu, peringatan hari ini dan hari itu, pembangunan ini dan itu menghamburkan uang rakyat tanpa jelas, tanpa pasti keberlanjutannya dari setiap dari peringatan hari, peresmian program,atau pembangunan gedung seperti apa kedepannya, dan hanya menjadi macan-macan kertas atau raja-raja konsep saja.
Mereka yang sibuk dengan politik simbolisme, menjadikan omong-omong seakan-akan realitas, dan menciptakan dunia seakan-akan dan seolah-olah. Para konstituennya enggan membongkar struktur di balik penampilan para pemimpinnya entah karena terseret ke dunia citra dalam gelombang masif dari konsumtivisme, atau karena tak tahu perannya sebagai warga negara, karena tidak pernah mendapatkan pendidikan politik warga negara. Kelemahan masayarakat sendiri adalah terseret kedalam arus politik citra, hingga terbuai fatamorgana cover, seakan-akan semua dipukul rata bagus, tidak ada protes dan sebagainya. Masyarakat kini tidak melihat substansi, isi, makna, dan nomena yang terkandung, tapi hannya melihat topeng yang terkiaskan indah. Apalagi dengan banyakanya lembaga-lembaga konsultan pencitraan dengan berbagai cara semua bisa dibuat bagus, seolah-olah semua sempurna dan membuat simpati semu.
Jika dilihat dari luar, Indonesia tidak nampak seperti negara, kita tidak bertemu warga negara, tapi yang ada kumpulan umat, yakni komunitas dengan ikatan-ikatan keyakinan, primordial dan kumpulan masa yang bergerak cair kesana kemari, tanpa arah, dan biasanya menunggu diperintah, hal itu terlihat dari berbagai kesemrawutan. Apa yang mau dikata ketika para pemimpin di negeri ini tidak memiliki komitmen dalam menangani berbagai masalah termasuk diantaranya kemiskinan. Jika dalam pidato tahunan, siapapun Presiden yang menjabat sebegitu bangganya mengungkapkan angka-angka stastistik mengenai turunnya margin kemiskinan. Namun perubahan apa yang kita rasakan dari sebuah kondisi yang tidak pernah beranjak. Mudah saja mengukur indikator kemiskinan; berapa banyak jumlah urbanisasi dengan motif ekonomi, semakin tingginya grafik kriminalitas sebagai ciri masyarakat frustatif, dan melonjaknya angka pemburu kerja terdidik tiap tahunnya
Salah satu cara yang harus dilakukan ketika pemimpin bangsa merasa tidak memiliki karakter dalam menangani masalah kemiskinan adalah dengan meniru bangsa lain yang berhasil keluar dari kemelut kemiskinan. Jangan malah sombong dengan ketidakmampuan lalu mengatakan bahwa bangsa kita punya kearifan tersendiri dalam menangani masalah kemiskinan, bangsa lain adalah bangsa lain, jangan suka meniru. Justru meniru keberhasilan untuk kemaslahatan adalah keharusan. Bangsa ini akan menuju kehancuran jika terlalu gengsi dan tidak pernah mau belajar dari kesuksesan Malaysia, Korea Selatan, Venezuela, Argentina, dan bangsa lain yang telah lama mengucapkan selamat tinggal dengan idiom kemiskinan, lalu beranjak mengerjakan agenda pembanguanan lainnya.
Jika dulu banyak media dan buku yang mengulas profil Malaysia yang berhasil keluar dari hantaman krisis dan melaju dengan kemakmurannnya karena percaya diri dengan kemampuan bangsa sendiri dengan tidak mau terjerat oleh IMF. Sekarang ini banyak media mengulas mengenai keberhasilan pemerintah Argentina yang fokus dalam mengangkat hidup rakyat banyak, selama lima tahun menjabat sebagai Presiden Argentina, Nestor Kirchner berhasil mengangkat sekitar 11 juta warga Argentina dari kemiskinan sebagai dampak petumbuhan ekonomi yang mencapai 50 persen.
Apa yang dilakukan Kirchner dalam memakmurkan negerinya adalah dengan tidak melanjutkan apa yang pernah dilakukan pendahulunya, justru dengan melakukan strategi berbalik dengan komitmen kampanyenya “returning to a republic of equals” (kembali ke sebuah republik yang egaliter). Langkah Kirchner sebetulnya sama dengan agenda reformasi Indonesia, yaitu reformsi militer, pemberantasan KKN, dan reformasi birokrasi. Hanya bedanya, Kirchner sangat komitmen dan fokus dengan tekadnya. Kirchner berhasil menjungkalkan para petinggi militer yang dalam sejarah Argentina begitu ditakuti, tanpa setetes pun darah, menyingkirkan para birokrat yang jelas-jelas tidak terpuji. Karena dalam pakem manapun di muka bumi ini, tidak akan terjadi perubahan yang menyeluruh jika masih mempertahankan orang-orang yang korup, terlebih dalam sebuah struktur pemerintahan. Justru jika masih ada orang-orang kotor dalam pemerintahan sedikit apapun, akan menjadi sarana kursus gratis bagi orang-orang yang masih bersih untuk berubah menjadi orang kotor dalam waktu singkat.
Kirchner menjadi amat populis dimata masyarakat pinggiran, karena agenda terbesarnya bukan agenda politik, melainkan agenda sosial populis, dengan memberantas kemiskinan. Caranya adalah menolak bantuan dari pihak-pihak kreditor seperti IMF yang memberi pinjaman hanya untuk menutupi hutang, bukan mendorong kebangkitan ekonomi domestik. Melalui pinjaman dari Venezuela, Kirchner memfokuskan pengembangan ekonomi, pemberian kredit terjangkau bagi usaha kecil dan menengah. Sikap konsisten inilah yang membuahkan keberhasilan meningkatnya volume ekspor Argentina berkali lipat.
Keberhasilan Argentina bukan karena Pemimpinnya semata, melainkan sinergi antara para aparat yang fokus akan agendanya, dengan rakyat yang memang percaya terhadap pemerintah. Berbeda dengan masyarakat kita yang kian waktu justru semakin memuncak skeptismenya terhadap pemerintah. Sebetulnya banyak contoh bagi kita dan pemimpin bangsa kita untuk beranjak dari kemiskinan menuju kemakmuran. Syaratnya hanyalah jangan gengsi untuk belajar kepada keberhasilan siapapun, fokus dan komitmen pada program yang telah dijanjikan kepada rakyat, bukan sebatas pencitraan yang menjemukan.
