Diberdayakan oleh Blogger.

Antara Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Sosial


posted by rahmat rahmatullah on

2 comments


Abstrak
Istilah pembangunan identik dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh proses industralisasi, karena pembangunan pada umumnya dimaknai dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan level pendidikan, dan memperbaiki kondisi pemukiman serta kesehatan. Pembangunan sering juga diasosiasikan dengan perubahan atau kemajuan pada sektor ekonomi.
Fenomena kemiskinan yang cukup besar pada beberapa negara maju merupakan salah satu masalah dalam pembangunan. Pada beberapa negara, pembangunan ekonomi belum diiringi hadirnya kemajuan dalam aspek sosial. Menurut Midgley, fenomena ini sisebut dengan istilah “Pembangunan Terdistorsi”. Pembangunan terdistorsi terjadi pada masyarakat, dimana pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan sosial. Permasalahannya bukan pada pembangunan ekonomi, melainkan pada kegagalan dalam mengharmonisasikan tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi, juga kegagalan dalam memastikan bahwa keuntungan dari kemajuan ekonomi tidak menyentuh masyarakat keseluruhan. (Midgley, 2005)
Prayitno dalam Tantangan Pembangunan di Indonesia, mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, yang ditandai oleh tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan sering diukur oleh istilah Produk Nasional Bruto (PNB atau GNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB atau GDP), maka kekayaan keseluruhan yang dimiliki suatu negara tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya (Prayitno, 2009). Artinya, dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak tertutup kemungkinan adanya sebagian kecil orang dalam negara yang memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian yang lain hidup dalam kemiskinan. Sehingga, sering dimunculkan ironi di negara-negara yang PNB perkapitanya tinggi, namun kemiskinan di mana-mana. Tingginya GNP belum menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat, karena hasilnya tidak selalu diterima secara merata, akibat dari proses pembangunan yang ditetapkan.
Kondisi pembangunan terdistorsi sebagaimana yang dikemukakan Midgley dan penggunaan indikator PNB dan GDP sebagai sebuah kemajuan negara sebagaimana yang dikemukakan Prayitno, terjadi pada dua negara maju yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Pada negara-negara ini pembangunan ekonomi gagal memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masalahnya lebih kepada adanya lapisan masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Selain juga terjadi pada beberapa negara Amerika Latin, pertumbuhan ekonomi begitu pesat, namun kondisi sosial tetap saja meningkat secara marjinal. Pada masyarakat ini, pembangunan ekonomi belum diiringi dengan pembangunan sosial yang sesuai dengan pembangunan ekonomi tersebut. Yang terjadi adalah adanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang tidak  merata, kekayaan yang berlimpah ruah dengan kemiskinan yang sangat mencolok, investasi pendidikan dan layanan sosial yang sangat rendah, serta angka pengangguran yang sangat tinggi.
Midgley menguraikan beberapa indikator pembangunan yang terdistorsi (Midgley, 2005), diantarnya:
-          Pembangunan yang didalamya tidak ada keterlibatan masyarakat.
-          Terdapat minoritas etnis dan ras yang mengalami diskriminasi dan kesempatan-kesempatan dalam meningkatkan standar hidup mereka.
-          Penindasan terhadap perempuan, meskipun perempuan adalah penyumbang besar dalam pembangunan ekonomi.
-          Eksploitasi anak dalam menyokong ekonomi keluarga. Ketidakterlibatan mereka pada kesempatan pendidikan, layanan kesehatan yang layak, dan perasaan aman juga kehidupan yang baik, berakibat pada kemiskinan pada generasi mendatang.
-          Terjadinya degradasi lingkungan, usaha-usaha pembanguna ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam. Kekayan yang diambil dari sumber-sumber, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan tetapi seringkali tidak membawa keuntungan bagi penduduk lokal, juga masyarakat luas.
-          Berlebihannya anggaran militer. Pengeluran yang tidak hanya menggadaikan generasi masa depan, juga mengalahkan sumber-sumber langka dari proyek yang dapat menunjang ekonomi dan pembangunan sosial.
Pembangunan sosial muncul sebagai respon mendesak terhadap masalah pembangunan yang terdistorsi sebagaimana diuraikan diatas. Perlunya upaya untuk mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan sosial dengan cara yang didesain untuk mengangkat pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial berupaya menawarkan perspektif makro tentang kesejahteraan sosial yang juga berhubungan dengan berbagai macam strategi yang berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan untuk semua penduduk, melalui pendekatan yang komperhensif dan dinamis untuk mengangkat kesejahteraan sosial.
Pembangunan sosial merupakan pendekatan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sesuai untuk peningkatan kualitas hidup semua warga negara, juga merespon masalah dari problem pembangunan yang terdistorsi. Kondisi kekurangan yang terkait ini hanya dapat dicarikan jalan keluarnya melalui sebuah pendekatan yang menyatukan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.
Pembangunan sosial berupaya mengangkat kesejahteraan rakyat dengan menggabungkannya dalam sebuah proses dinamis pengembangan ekonomi (Midgley 2005), dimana pembangunan sosial menawarkan pada upaya:
-          Fokus pada perspektif makro yang komperhensif, bertitik pusat pada komunitas dan masyarakat .
-          Menekankan pada intervensi yang terencana
-          Mengangkat pendekatan yang berorientasi pada perubahan bersifat dinamis dan inklusif dan universal
-          Mengharmonisasikan intervensi sosial dengan usaha-usaha pembangunan ekonomi.
-          Menggabungkan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.
Kegagalan pembangunan ekonomi semata menjadi bentuk evaluasi agar ada kolabroasi, dimana dalam tujuan-tujuan pembangunan ekonomi terdapat didalamnya pembangunan pada aspek sosial, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dan kemiskinan dalam suatu negara. Selain itu indikator makro seperti GDP dan GNP tidak bisa dijadikan ukuran tunggal dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam aspek peingkatan kesejahteraan yang mewakili semua lapis dalam masyarakat. Pembangunan sosial merupakan jawaban atas kegagalan pembangunan ekonomi yang ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi.

Sub Bahasan Lanjutan:
- Arah kebijakan sosial yang menggambarkan pemikiran pelaksanaan pembangunan sosial di Indonesia.
- Analisi Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2009, dalam Sidang Paripurna DPR RI,   Tentang Rencana Pembangunan 2009-2014)
- Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
Daftar Pustaka:

Adi, Isbandi Rukminto. 2002. Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Lembaga Penerbitan FEUI. Jakarta
Midgley, James. 2005. Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI. Jakarta.
Prayitno, Ujianto Singgih. 2009. Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia. Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI). Sekretariat Jendral DPR RI. Jakarta
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama. Bandung
Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
Suwarsono& SO, Alvin. 1999. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. LP3ES. Jakarata
Todaro, MP. 1989. Economic Development in The Third World. Longman Group Limited.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.
Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2009, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Tentang Rencana Pembangunan 2009-2014.
                                             



2 comments

Leave a Reply

Sketsa