Diberdayakan oleh Blogger.

Masih Mungkinkah Pembangunan Dari Bawah?


posted by rahmat rahmatullah on

No comments

Pembangunan sering dianggap sebagai suatu obat terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Era awal dari teori pembangunan adalah dikemukakannya teori pertumbuhan. Pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan (Clark, 1991:10).  Pada umumnya mereka menggunakan GNP (Gross National Product) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih jauh, ternyata pertumbuhan yang ada ternyata tidak  bermakna bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada beberapa kasus negara berkembang, pertumbuhan GNP ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Ppembangunan yang terjadi di negara berkembang, khususnya Indonesia memang tidak bisa dilepaskan pada konteks global, karena bagaimanapun konstalasi global membawa pengaruh pada sistim politik dan ekonomi Indonesia. Untuk mengantarkan memudahkan memahami seting kondisi perubahan dari pembangunan ekonomi kearah pembangunan sosial di ndonesia, pembahasan harus dimulai dari pembangunan dimensi global, khusunya perubahan pendekatan pembangunan dalam dimensi makro, yang meliputi 5 (lima) pendekatan, diantaranya: (1) pendekatan pertumbuhan yang identik dengan pemikiran Rostow, (2) pendekatan pertumbuhan yang identik dengan pemikiran Adelman dan Morris, (3) Paradigma ketergantungan yang dipelopori oleh Cardoso, (4) pendekatan Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) sebagai hasil studi Club Of Rome, dan (5) Pendekatan kebutuhan pokok yang dikembangkan oleh Barichole Foundation.
Dalam kaitannya perubahan ekonomi global dan perubahan pendekatan pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan pertumbuhan Rostow, karena pada dasarnya Indonesia sudah melewati tahapan masyarakat tradisional, tahap transisi, dan terhenti pada masa tinggal landas. Sumawinata dalam Buku Perubahan Sosial dan Pembangunan Indonesia, membahas mengenai kondisi lepas landas Indonesia.
Sumawinata menganalisis lepas landas Indonesia menggunakan analisis situasi ekonomi Indonesia. Secara ringkas terdapat tiga syarat mutlak menurut Rostow yang harus dipenuhi: Pertama, untuk mencapai lepas landas ekonomi, negara memerlukan tingkat investasi  produktif paling tidak sebesar 10% dari pendapatan nasional. Kedua, pertumbuhan yang tinggi atas satu cabang atau lebih cabang industri yang sentral. Ketiga, tumbuh dan berkembangnya kerangka sosial politik yang mampu meyerap dinamika perubahan masyarakat. (Sumawinata, 1991)
Menurut  Sumawinata, pembahasan persoalan lepas landas, Indonesia lebih memperhatikan pada syarat pertama, dibanding kedua syarat terakhir. Paradoksnya, dengan mendasarkan diri pada sejarah perkembangan ekonomi Indonesia justru dua syarat terakhir jauh lebih penting. Karena pada saat terjadi lepas landas ekonomi, masyarakat mengalami plintiran-plintiran, tekukan-tekukan, sementara saat yang sama bangunan struktur penyangga masih dalam proses untuk dibangun.
Selain itu Sumawinata menilai bahwa pembangunan pranata sosial dan politik, nampaknya tidak diarahkan pada pembangunan prakondisi yang diperlukan untuk menyongsong masa lepas landas. Sekalipun secara formal terjadi perubahan-perubahan dalam masalah sosial politik, tapi secara esensial dan substansial yang terjadi adalah perubahan marginal saja. Perubahan-perubahan struktur politik dan budaya secara lebih nyata dan mendasar tidak dapat dielakkan karena diperlukan untuk menyanggah dan menyerap secara kreatif ketegangan-ketegangan politik dan budaya yang muncul pada masa percepatan industrialisasi. (Sumawinata, 1991)
Pada akhirnya sebagaimana dikemukakan Sumawinata, kondisi lepas landas Indonesia mengalami kegagalan disebabkan tidak turut disesuaikannya perubahan struktur politik dan budaya, sehingga kondisi hutang Indnesia yang besar akibat pinjaman modal investasi, kegagalan ekonomi berfokus pada pertumbuhan, menjadi klimaks krisis Indonesia terlebih kondisi politik dan budaya yang masih rapuh, sebagai simbol kegagalan ekonomi Indonesia adalah pada krisis moneter pada tahun 1998, yang menstimulasi krisis politik dan sosial.
Pembanguanan dari Bawah (Bottom up)
Dalam konteks kekinian, perubahan paradigma pembangunan mengarah pada satu paradigm baru yaitu “Pembangunan Berkelanjutan”. Pembangunan berkelanjutan tidak sekedar pembangunan pada aspek ekonomi dengan pengarustamaan pembangunan sosial, juga mulai dikembangkan konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), juga pembangunan yang berpusat pada lingkungan.
Salah satu indikator dari pembangunan berkelanjutan adalah dalam mengkonstruksikan pembangunan tidak lagi bersifat top down atau semua program ditentukan oleh pemerintah pusat dan tinggal diimplementasikan di bawah, melainkan pembangunan yang diinsiasi dari bawah berdasarkan kebutuhan, harapan dan partisipasi masyarakat atau lebih dikenal bottom up.
Dilihat dari fenomena saat ini, hal yang tidak diperkirakan namun terjadi adalah perubahan struktur pada masyarakat level bawah (desa), korupsi yang menggejala terjadi tidak hanya pada tingkat pusat bahkan sudah sampai desa, rusaknya sosial kapital dengan indikator antar saling mencurigai antar tetangga, antar masyarakat dengan aparat desa, dengan tokoh adat, hingga tokoh dengan tokoh agama. Mengaca pada kenyataan tersebut, apakah pembangunan dari bawah masih relevan dilakukan?.
Pada masanya dan mungkin sampai dengan saat ini, bottom up merupakan jawaban atas kesenjangan pembangunan yang terjadi selama puluhan tahun, namun demikian penyakit kronis ketidaksaling percayaan antar masyarakat semakin besar akibat dari kegagalan pembangunan dari bawah berpola coba-coba itu sendiri. Sebagai ilustrasi terdapat beberapa contoh kerusakan dalam struktur masyarakat akibat program atau intervensi pemerintah, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
  1. Pemerintah menginsisasi pola bottom up setengah matang, melalui program-program berbasis masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM dengan segala turunan dan bidang, yang dalam konteks kenyataannya BLT mengakibatkan konflik antar rumah tangga, antara masyarakat dengan aparat desa. PNPM mengakibatkan masyarakat tahu akan ‘uang’ dam ‘project’, munculnya rasa saling mencurigai antara pengelola program dengan masyarakat, hingga dalam level desa aparat kesulitan menggerakan gotong royong, dikarenakan masyarkat mulai memaknai apapun aktivitas dengan bayaran.
  2. Perusahaan dengan mengatasnamakan program Cororate Social Responsibility (CSR) yang salah kaprah telah menjadikan masyarakat lokal baik di wilayah kota hingga di pedalaman menjadi ketergantungan (dependent) terhadap perusahaan, karena bantuan yang sifatnya charity yang diberikan. Masyarakat Indonesia yang pada dasarnya memiliki sifat berdikari, malu meminta-minta telah kehilangan jadtidirinya akibat pemberian bantuan yang sifatnya transaksional. Perusahaan berada dalam satu komunitas bukan membangun SDM tapi malah menjatuhkan jatidiri masyarakat dengan program transaksional, bujuk rayu agar mendapatkan resource, dan setelah tujuan tercapai, masyarakat dalam kondisi dependent ditinggalkan. Padahal dampak ketergantungan pada satu sumber sifatnya jangka panjang.
  3. Tidak jarang keberadaan LSM malah menjadikan masyarakat terkotak-kotak, membelah masyarakat yang pada mulanya guyub, mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang sebenarnya adalah realisasi dari hidden agenda LSM itu sendiri atas pesanan pihak lain. Terkadang LSM datang dengan alasan mengadvokasi, namun nilai yang diperjuangkan adalah nilai global yang sama sekali tidak berdampak lokal. LSM tidak pernah bertanggungjawab terhadap perpecahan yang terjadi dalam masyarakat akibat tindakan atas nama advokasi, jika project selesai, LSM tinggal melenggang dalam masyarakat yang menaruh luka antar mereka. Masyarakat dijadikan kritis dalam konteks instan, sehingga menjadi kritis yang tidak konstruktif dan proporsional. Hal yang saat ini terjadi adalah masyarakat dijadikan tameng akan perbaikan lingkungan mengatasnamakan paru-paru dunia, namun dalam kenyataannya masyarakat kehilangan sumber ekonomi dan tidak pernah diberikan alternatif perbaikan dalam peningkatan kesejahteraan.
Saya tidak percaya apakah bottom up masih bisa dijadikan sebagai terobsosan dalam pembangunan yang ‘mandeg’, toh masyarakat hingga struktur yang paling bawah pada dasarnya sudah rusak akibat intervensi multi pihak. Ketidak percayaan masyarakat terhadapa pemerintah adalah hal yang wajar walaupun menjadi ancaman, akan tetapi bagaimana jika ketidak saling percayaan hadir pada masyarakat pada level desa, akibat korupsi dalam komunal, akibat bantuan pemerintah, akibat transaksional perusahaan dan akibat advokasi LSM yang membelah masyarakat hingga level kampung, terlebih semakin lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh desa, tokoh agama, hingga tokoh adat. Masih mungkinkah pembangunan dari bawah? Atau harus ditemukan paradigma pembangunan baru?. Rasanya sulit jika pada level terbawah sudah acuh dan tidak percaya kepada siapapun.***


Leave a Reply

Sketsa