Ironi Negeri Tempe

Pemerintah menjadi ‘tidak ada’ ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, diikuti hadirnya ketidakpastian yang berujung pada keresahan. Fenomena mogoknya produsen dan pedagang tempe menjadi contoh ‘ketidakadaan’ pemerintah. Pemerintah seolah tidak berdaya, tidak punya upaya dalam memenuhi pasokan kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tahu dan tempe, dengan alasan kedelai merupakan barang impor.

Sepertinya menjadi tidak masuk akal jika harga kedelai harus meroket naik, apa guna kementrian perdagangan, kementrian pertanian, mungkin juga Badan Urusan Logistik (BULOG), ketika urusan satu komoditi primer tidak mampu terpenuhi. Jika alasannya harus impor mengapa tidak mampu negeri ini memproduksi sendiri padahal merupakan negara agraris dengan luas lahan non produktif masih terhampar. Jika memang menjadi produk yang diminati, mengapa tidak dikembangkan menjadi produk unggulan, atau melakukan rekayasa hayati karena perguruan tinggi pertanian hampir ada di tiap provinsi. Sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak mampu, kecuali tidak mau dan ada motif bisnis pengadaan kedelai.

Bagi sebagian besar orang mungkin menganggap tempe tidak penting, atau menganggap lebay mogoknya produksi tempe, namun dibalik itu terdapat matarantai kehidupan masyarakat kecil. Hampir semua industry tempe merupakan industry rumah tangga, pengusaha kecil, menampung pekerja non skill. Untung yang didapatkan pengusaha-pun tidak seberapa. Mata rantai berikutnya pedagang dan penjual olahan tempe, kelangsungan hidupnya dari tempe yang dianggap sepele. Yang tidak kalah serius pentingnya konsumen tempe adalah multi segmentasi dimana segmen terbesar adalah masyarakat bawah. Jika harga tempe meroket ataupun tidak ada di pasaran, lantas apa yang masyarakat konsumsi. Tidak adanya peran dan tanggungjawab pemerintah adalah bentuk penzaliman luar biasa, karena apa dan siapa yang sesungguhnya pemerintah jaga dan lindungi, jika kebutuhan dasar masyarakat bawah pun terabaikan.

Mogoknya mata rantai tempe manjadi sebuah tamparan hebat bagi pemerintah, karena mengurusi hal kecilpun pemerintah lalai, abai, bahkan tak mampu. Apakah pemerintah tidak bisa mensubsidi kedelai? Padahal jika kedelai disubsidi sudah jelas yang dibantu dan dihidupi adalah masyarakat bawah, dibanding mensubsidi BBM yang kian tidak tepat sasaran. Pertanyaan berikutnya, puluhan tahun jawatan/ kemetrian pertanian ada namun tidak mampu mencapai target swasembada kedelai, lantas sesungguhnya apa yang dikerjakan?. Dalam benak kecil saya, lengserkan saja presiden jika urusan perut masyarakat bawah tidak mampu terpenuhi, terlebih saat ini bulan ramadhan, perlu ketenangan batin dan jaminan pemerintah dalam melangsungkan ibadah ramadhan. Jika betul memang negeri ini dipimpin negarawan muslim!

Bagi saya tidak risau jika harga daging sapi, ayam, kerbau, kambing meroket, karena masyarakat bawah tidak mampu membeli, kecuali setahun sekali saat idul adha mengkonsumsi, namun jika tempe sudah tidak ada di pasaran, lantas apa yang masyarakat makan, toh kita sama-sama tahu jika tempe adalah makanan murah namun sarat gizi. Jika gizi rakyat dari tempe tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi pada kualitas SDM negeri ini. Jangankan bisa seperti negeri lain yang mampu mensubisidi susu dan daging setiap hari untuk peningkatan gizi warganya, urusan tempe-pun tidak berdaya. Sungguh menyedihkan ketika Wakil menteri pertanian mengatakan “Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah, karena kedelai adalah produk impor”. Lantas apa kerja bapak yang cerdas cendikia?***