Diberdayakan oleh Blogger.

Model Pemetaan Kebutuhan Masyarakat Berbasis Desa Sebagai Solusi Kecepatan Pemulihan Pasca Bencana


posted by rahmat rahmatullah on

No comments




I.    Latar Belakang
Berdasarkan laporan The Asia Pacific Disaster Report 2010 yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik (ESCAP) dan Badan PBB Urusan Strategi Internasional untuk Penanggulangan Bencana (UNISDR). Dipublikasikan bahwa Indonesia menempati posisi keempat dalam jumlah kasus bencana alam di Asia-Pasifik kurun waktu 1980-2009 dengan 312 Kasus dibawah China (574 kasus), India (416), dan Filipina (349). Sedangkan berdasarkan peringkat jumlah korban tewas terbanyak, Indonesia menempati posisi kedua, di bawah Banglades, PBB mendata sedikitnya terdapat 191.164 jiwa yang tewas akibat bencana alam di Indonesia selama 1980-2009. Untuk kerugian ekonomi akibat bencana alam, Indonesia berada di peringkat ke delapan, setidaknya negeri ini menderita kerusakan ekonomi senilai US$22,5 miliar.
Bencana telah menyebabkan perubahan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan akan bantuan pada proses pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi yang sifatnya berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan kerangka kerja dalam mengembangkan kegiatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan mengembangkan data dan informasi terkini mengenai situasi dan kondisi masyarakat, melalui pemetaan dan analisis kebutuhan masyarakat pada level desa.
Informasi terkait bencana yang ada saat ini, baru terbatas pada data kerusakan rumah atau infrastruktur yang sifatnya kuantitatif, belum ada informasi yang mendeskripsikan kondisi situasi sosial ekonomi di wilayah yang terkena dampak yang mengantarkan pada bagaimana membuat langkah kerja dalam menentukan kebijakan, program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No 21/2008 tentang Pelaksanaan Penanganan Bencana ditujukan pada penilaian kerusakan dan kerugian sebagai prasyarat untuk mengembangkan rencana rehabilitasi pasca bencana. Rencana rehabilitasi ini berfungsi sebagai dasar untuk alokasi dana dan prioritas pembangunan untuk pemulihan pasca bencana.

II.    Tujuan Pemetaan dan Analisis Kebutuhan
Berdasarkan latar belakang diatas, pemetaan dan analisis kebutuhan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana kondisi suatu wilayah pasca bencana, terkait dengan kondisi sosial, sarana dan prasarana melalui proses survey, serta menampung aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang kemudian akan dirumuskan dalam kebijakan dan program, sehingga kedepannya siapapun pihak yang akan membantu proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi, baik itu pemerintah, maupun lembaga donor, sudah memiliki data dan informasi yang akurat dengan bersumber dari hasil pemetaan ini.
Informasi atau keluaran yang didapatkan dari pelaksanaan pemetaan kebutuhan masyarakat pascabencana, diantaranya:
-       Data menyeluruh mengenai kondisi saat ini terkait prasarana wilayah yang rusak dan kebutuhan wilayah yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan program-program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan tahun-tahun berikutnya.
-       Memberikan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial di setiap wilayah, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk merancang program-program pemangku kepentingan pada masa mendatang.
            Tujuan utama pemetaan adalah mendukung pembangunan masyarakat di wilayah bencana, dengan menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini donor dan lembaga-lembaga pemerintah untuk merumuskan program-program lembaga donor dan lembaga pemerintah terkait untuk mendorong proses pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada lokasi bencana.
            Pemetaan  dan analisis kebutuhan ini memiliki peran penting dalam sekurang-kurangnya tiga hal:
-       Pemetaan dilakukan dengan mengambil sampel wilayah berdasarkan luasan bencana, bisa satu atau antar kabupaten/kecamatan/desa, diambil juga sampel keluarga korban bencana, serta informan kunci pada wilayah yang menggambarkan representasi masyarakat beserta gambaran kebutuhannya.
-       Menghimpun data dan informasi terkait dengan kondisi prasarana dan kondisi sosial, mendapatkan informasi mengenai indikator-indikator prasarana dan kondisi sosial. Hal ini akan mendapatkan perbandingan-perbandingan yang akurat antara desa, kecamatan dan kebupaten berdasarkan luasan dampak bencana.
-       Data yang terhimpun akan menjadi milik desa. Selain juga digunakan oleh lembaga-lembaga lain yang akan mendukung proses pembangunan desa. Informasi yang terkumpul akan melengkapi informasi yang ada di tingkat desa. Karena data ini milik desa, maka data ini bermanfaat sebagai alat yang penting untuk perencanaan desa dan alokasi sumberdaya desa jangka panjang.

III.    Komponen Pemetaan  
            Pemetaan dan analisi kebutuhan masyarakat, terdiri dari dua komponen yaitu  pemetaan  sosial dan pemetaan prasarana. Namun dalam hal ini pemetaan lebih difokuskan pada pemetaan sosial.
1.      Pemetaan Sosial
      Program-program pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi harus memenuhi kebutuhan baik aspek material maupun aspek sosial masyarakat. Oleh karena itu pemetaan yang dilakukan harus mampu mengkaji, memahami hubungan sosial di tingkat masyarakat setempat dan bagaimana hubungan sosial ini dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti situasi sosial, keagamaan, budaya, kearifan lokal dan sebagainya.
      Terkait hal tersebut, pemetaan ini terdiri dari kuesioner yang ditujukan bagi informan kunci diantaranya kepada kepala desa, ketua pemuda, tokoh perempuan, bidan atau mantri tokoh adat/ agama dan kepala sekolah dasar, dan juga pedoman FGD bagi pemangku kepentingan wilayah.
      Adapun informasi yang dikumpulkan diantaranya:
a.       Informasi umum desa: komponen ini mencakup data geografi, pemerintahan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sumber penghasilan masyarakat, aksesibilitas dan lain-lain.
b.      Pengungsi: komponen ini memberikan tinjauan mengenai kondisi pengungsi, jumlah pengungsi, kondisi kehidupan, dan keadaan ekonomi (jika masih ada).
c.       Informasi: komponen ini mengidentifikasi informasi menganai aspek-aspek kebutuhan masyarakat berdasarkan ekspektasi masyarakat.
d.      Kebutuhan desa: komponen ini menyajikan gambaran tentang apa yang dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan beserta prioritas-prioritasnya seperti pembangunan infrastruktur.
e.       Modal sosial: komponen ini mencakup inklusi/eksklusi, tindakan kolektif, partisipasi, dan kepercayaan.
f.       Pendidikan: gambaran dan data mengenai kondisi sekolah didasarkan pada wawancara dengan kepala sekolah dan memberikan  informasi dasar mengenai sekolah, seperti jumlah guru dan murid dan kebutuhan-kebutuhan utama di sektor pendidikan.
g.      Kesehatan: komponen ini menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi riwayat kesehatan masyarakat, riwayat kondisi psikis masyarakat pra dan pasca gempa, kondisi infrastruktur kesehatan dan gambaran serta kebutuhan lain terkait kesehatan masyarakat.




Gambar 1 Kerangka dan Pendekatan Pemetaan


IV.       Jenis Responden dan Informasi Yang Diharapkan
Untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan data desa yang rinci serta kapasitas dan waktu yang tersedia bagi petugas pengumpul data dan komponen sosial, dilaksanakan dengan menggunakan survei responden kunci. Responden dipilih untuk memastikan keterwakilan pada tingkat desa, diantaranya: kepala desa, ketua  pemuda, tokoh agama/adat, mantri/ bidan dan kepala sekolah dasar. Kuesioner yang sama untuk ketiga kategori responden : kepala desa, tokoh adat/agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, dengan tambahan kuesioner  tentang karakteristik desa yang pertanyaannya diajukan kepada kepala desa. Selain juga terdapat kuesioner yang berbeda, diajukan pertanyaannya kepada bidan atau mantri terkait kondisi kesehatan masyarakat desa dan kuesioner terkait kondisi pendidikan saat ini yang  respondenya adalah kepala sekolah dasar.
Berkaitan dengan kondisi pasca bencana terdapat kondisi khusus, yaitu ada kemungkinan kehilangan data primer pada setiap desa, oleh karena itu dipandang perlu untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dari hasil pemetaan, bermutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh aparatur desa saat menyusun profil desa.
Jenis informasi yang diharapkan dari masing-masing informan kunci sebagai berikut:
1.      Kepala desa
Pemimpin masyarakat setempat atau Kepala Desa adalah pihak yang paling memahami mengenai kondisi wilayahnya, memiliki data dan informasi lengkap mengenai kondisi masyarakat, kondisi infrastruktur, dinamika masyarakat. Selain itu kepala desa memainkan peranan penting, dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, juga memiliki informasi terakait harapan dan kebutuhan masyarakat pasca bencana.
2.      Ketua pemuda
Ketua pemuda merupakan representasi penduduk usia muda. Peran serta kaum muda dalam proses pembangunan masyarakat sangat penting, karena sebagian besar kelompok penduduk ini memiliki potensi dalam pengembangan desa dikarenakan memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan tokoh kunci lainnya. Selain itu tokoh pemuda sangat diharapkan keterlibatan atau partisipasinya dalam proses pembangunan pasca bencana.
3.      Tokoh perempuan
Perempuan kurang diperhatikan dalam proses pembangunan dan pemulihan pasca bencana. Perempuan merupakan juga kelompok yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk kegiatan rumah tangga di desa. Sesungguhnya mereka yang paling memahami dengan baik dinamika sosial di desanya. Pandangan kaum perempuan memberikan wawasan yang penting bagi perencanaan pembangunan desa dan kebutuhan riil masyarakat.
4.      Tokoh Agama/ Adat
Tokoh agama atau tokoh adat merupakan pihak yag paling mengetahui mengenai sejarah desa, perubahan dan segala perkembangannya. Dari mereka akan didapatkan perbandingan masa kemasa, kearifan lokal, nilai yang dianut, dan pandangan universal mengenai kondisi desa beserta harapan dan kebutuhan di masa yang akan datang.
5.      Mantri atau Bidan
Mantri atau bidan merupakan pihak yang memahami kondisi dan riwayat kesehatan masyarakat, mulai dari tingkat kelahiran, kematian, angka harapan hidup, kondisi fasilitas kesehatan, kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan, kondisi psikologis masyarakat pasca gempa. Dari bidan atau mantri akan terhimpun data maupun informasi terkait kondisi, harapan dan kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan.
6.      Kepala Sekolah Dasar
Kepala Sekolah Dasar merupakan pihak yang merepresentasikan gambaran kondisi pendidikan pada satu wilayah, mulai dari angka buta huruf, angka melanjutkan pendidikan, masalah-masalah dalam  sektor pendidikan, fasilitas pendidikan, prestasi siswa dan gambaran lain terkait dengan harapan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan pasca bencana.

Tabel 1. Tinjauan Pertanyaan Survey dan Responden
Topik Pertanyaan Peniliti
Responden Survey
Kepala desa
Tokoh Agama/Adat
Tokoh Pemuda
Tokoh Perempuan
Mantri/ Bidan
Kepala SD
Informasi umum desa
·         Data penduduk
·         Data Geografis
·         Data kemiskinan
·         Data Tenaga Kerja
·         Data Infrastruktur






Pengungsi
·         Pengungsi akibat  gempa, cara hidup saat ini dan  keadaan ekonomi
·         Data riil jumlah pengungsi






Dinamika Sosial
·         Akses kepada pelayanan,
·         Tindakan kolektif
·         Partisipasi
·         Kepercayaan






Pendidikan
·         Jenis dan kategori sekolah
·         Jumlah murid
·         Jumlah dan jenis guru
·         Kebutuhan sektor pendidikan
·         Kondisi infrastruktur Pendidikan






Kesehatan
·         Riwayat penyakit masyarakat
·         Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan
·         Kondisi fasilitas kesehatan
·         Kondisi psikologis masyarakat







2.      Evaluasi Prasarana
            Pemetaan prasarana adalah untuk mengetahui semua jenis prasarana di desa, dan memberikan informasi rinci tentang kondisi:
·         Jalan
·         Jembatan
·         Air dan sanitasi
·         Listrik
·         Irigasi
·         Fasilitas desa, termasuk kesehatan dan pendidikan, rumah ibadah, dan balai pertemuan
·         Fasilitas ekonomi
·         Pemukiman
·         Lahan produktif
·         Survei mencatat semua prasarana

V.    Tahapan Pelaksanaan Pemetaan dan Proses Data
            Pemetaan dilaksanakan pada saat kondisi tanggap darurat, saat tim tanggap darurat bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan, disaat yang sama tim pemetaan melakukan kajian kebutuhan masyarakat, sehingga saat tanggap darurat selesai dan masuk ke fase pemulihan, rekomendasi tim pemetaan sudah bisa langsung ditindaklanjuti pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah maupun lembaga donor.
            Adapun tahapan dalam pelaksanaan pemetaan dan analisis sosial sebagai berikut:
1.      Menyiapkan instrumen survey dan logistik
Setelah mendapatkan informasi bencana pada satu wilayah, tim langsung mempersiapkan instrumen survey berupa kuesioner maupun daftar wawancara terbuka beserta perangkat pendukung lainnya yaitu laptop sebagai sarana input data dan modem untuk lalulintas data. Jika kondisi infrastruktur rusak parah seperti tidak ada sinyal dan listrik, tim harus mempersiapkan alat penunjang lainnya.
2.      Pengumpulan data lapangan
Saat tim tiba dilapangan, dilakukan pengumpulan data beserta informasi baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga data yang didapatkan selain lengkap juga akurat.
3.      Verifikasi data
Setelah data terhimpun dilakukan verifikasi data yang dilakukan oleh koordinator masing-masing wilayah untuk divalidasi ketepatannya, validasi ini penting agar data yang didapatkan tidak sesat.
4.      Input data
Setelah proses validasi data selesai, data yang sudah masuk kedalam format dikirimkan melalui fasilitas internet ke pusat komando bencana, sehingga dalam waktu singkat data sudah sampai di pusat komando bencana.
5.      Proses dan analisis data
Pusat komando bencana berada di ibukota Kabupaten/ provinsi yang menghimpun seluruh data yang masuk dari desa/ kecamatan yang kemudian memproses dan menganalisis data sehingga terpetakan kebutuhan bantuan pada tahap pemulihan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah dalam hal ini berbasis desa.
6.      Rekomendasi
Tahap ini merupakan hasil final dari kegiatan pemetaan dan analisisisnya, sehingga didapatkan data lengkap masyarakat perwilayah/ desa berdasarkan kebutuhannya. Data berupa rekomendasi ini disampaikan kepada pemangku kepentingan khususnya pemerintah dan lembaga donor. Data pemetaan ini penting agar bantuan yang diberikan pemangku kepentingan tepat sasaran, memenuhi kebutuhan  buka keinginan dan menghindari penumpukan bantuan pada satu titik dan kekurangan pada titik lain.
            Dalam melaksanakan pemetaan serta analisis melibatkan tim, namun demikian tim dibentuk berdasarkan luasan wilayah, dengan prinsip cepat, dan efektif. Tim yang direkomendasikan terdiri dari:
a.       Koordinator Provinsi
Koordinator provinsi merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur operasional pelaksanaan kegiata pemetaan, yang membawahi langsung koordinator kabupaten.  Koordinator Provinsi beserta timnya yang berperan dalam tahapan proses data,  analisis data serta rekomendasi.
b.      Koordinator Kabupaten
Koordinator kabupaten bertanggungjawab atas berjalannya aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator FGD dan enumerator, menyampaikan progress setap hari dan memastikan data yang berasal dari kuesioner yang dihimpun oleh enumerator bisa diinput setiap hari oleh editor dan dikirimkan kepada Koordinator Provinsi yang merupakan posko komando bencana.
c.       Editor
Tugas editor adalah setiap hari menginput lembar kuesioner yang sudah diisi oleh enumerator berdasarkan hasil survey di lapangan. Sehingga data yang di dapat merupakan data real time yang diwaktu yang sama bisa dibaca hasilnya oleh koordinator provinsi dan penanggungjaab survey.
d.      Fasilitator FGD
Fasilitator FGD merupakan profesional dalam memfasilitasi diskusi kelompok pada setiap desa. Tanggungjawab dari fasilitator FGD adalah mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi desa, kondisi masyarakat, pemetaan desa, kohesifitas masyarakat, sejarah desa, dan yang terpenting adalah menghimpun kebutuhan masyarakat, yang kemudian deskripsi tersebut dibuat dalam bentuk laporan.
e.       Enumerator
Enumerator merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pemetaan, dimana tugasnya adalah menghimpun data karakteristik desa, data kesehatan, pendidikan dan data infrastruktur desa. Data yang sudah didapatkan dalam lembar kuesioner, setiap akhir pemetaan harian wajib dikoreksi secara manual,yang kemudian diinput oleh editor ke dalam software dan sistem IT.
            Terkait proses data, meliputi tahapan sebagai berikut:
1.      Setap kuesioner yang sudah diisi dilapangan, wajib dikoreksi secara manual oleh enumerator bersangkutan ketika pulang ke base camp. Kuesioner yang sudah dikoreksi tersebut kemudian dikumpulkan sesuai dengan kecamatan, lalu diserahkan kepada editor msing-masing kabupaten. Proses pengumpulan kuesioner dipantau langsung oleh coordinator Kabupaten, sekaligus mengevaluasi kendala yang ada
2.      Kuesioner yang sudah dihimpun oleh coordinator kabupaten, setiap sore diberikan kepada editor untuk dimasukan kedalam software yang dimiliki tim. Sehingga data yang sudah diinput, besok pagi sudah bisa dilihat hasilnya oleh coordinator provinsi dan  coordinator survey, shingga bisa dikoreksi maupun diolah lebih lanjut.



I.                   Penutup
            Model pemetaan dan analisis berbasis desa ini diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan yang kerap kali muncul pasca bencana. Data yang lumrah disajikan pada umumnya berupa data kerusakan infrastruktur semata, tidak menyentuh aspek sosio ekonomi dan cenderung berpendekatan fisik, jalurnya top down bukan bottom up.  Setidaknya 4 (empat) hal yang didapatkan dari model pemetaan berbasis desa, diantaranya:
1.      Memperoleh data dan informasi tentang kebutuhan masyarakat (humanitarian perspective) pada wilayah yang terkena dampak bencana.
2.      Mendukung institusi lain untuk penyusunan human recovery (social basic services and environmental)
3.      Melengkapi data rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi institusi terkait seperti BPBD Provinsi/ Kabupaten.
4.      Menjadi basis data bagi pemerintah baik level provinsi, kabupaten, kecamatan dan khususnya desa dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.


Referensi:

ESCAP, 2010. Protecting Development Gains Reducing Disaster Vulnerability and Building Resilience in Asia and The Pacific, The Asia Pacific Disaster Report 2010
UNDP, 2010. Early Recovery Needs Assessment: Data Collection and Analysis West Java Earth Quake.

Leave a Reply

Sketsa