Sumber Daya Manusia Pengelola CSR

           

Dalam menentukan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pihak yang bertanggungjawab mengelola aktivitas CSR, tidak bisa dilakukan sebagaimana masa yang lalu, misalnya memutasi karyawan yang bermasalah atau tidak produktif dari departemen lain, menempatkan mereka yang sudah atau menjelang purna bakti untuk memegang program/kegiatan CSR tanpa melihat sejauhmana kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

            Aktivitas CSR bukan sekedar membangun dan memelihara jaringan semata, melainkan harus mampu melakukan pentahapan mulai dari analisis kebutuhan (need assessment), memetakan stakeholders, memetakan dan menganalisis kebutuhan dan keinginan stakeholder, melaksanakan CSR internal, eksternal, dan aktivitas lainnya.

            Oleh karena itu ketika perusahaan melakukan penerimaan staf CSR, harus sesuai dengan kebutuhan departemen CSR itu sendiri. Terkadang aktivitas CSR tidak berjalan optimal dikarenakan pola rekrutmen yang tidak didasarkan pada kapasitas, pengalaman dan latar belakang pendidikan.

            Secara umum keilmuan yang relevan bagi pengelola CSR adalah mereka yang berlatar belakang ilmu sosial, baik sosiologi, antropologi maupun ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini penting dikarenakan mereka yang memiliki latar belakang tersebut, ketika bekerja akan menggunakan pendekatan humanistik dan sudah terbiasa dalam menjalin relasi, baik dengan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Akan berbeda dampaknya jika perusahaan menempatkan mereka yang berlatarbelakang ilmu pasti sebagai pengelola CSR, karena pendekatannya akan didasarkan logika, kaku dalam menerapkan SOP, sehingga tidak ada fleksibilitas terhadap kasus maupun saat berhubungan dengan stakeholders.

            Sebetulnya pada beberapa perguruan tinggi, terdapat jurusan yang khusus membentuk dan menciptakan orang-orang yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR, mulai dari melakukan need assessment, melakukan manajemen konflik, pembuatan baseline data, hingga terminasi program, yaitu mereka yang berasal dari jurusan Ilmu kesejahteraan sosial. Karena dalam proses perkuliahan tidak hanya diberikan teori melainkan juga praktik, mulai dari mikro (penanganan masalah individu), juga makro (penanganan masalah organisasi dan masyarakat). Di Indonesia, baru beberapa perguruan tinggi yang membuka jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada (Sosiatri), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Univeristas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Sumatra Utara, Universitas Cendrawasih, dll.