Diberdayakan oleh Blogger.

Pusaran Kemiskinan Nelayan


posted by rahmat rahmatullah on

No comments



Setidaknya ada 4 (empat) corak dalam memperingati hari nelayan nasional 6 April tahun ini. Pertama,  Dalam sejarah Indonesia Susi Pudjiastuti merupakan menteri kelautan perempuan pertama. Kedua, Susi dengan jihadnya mengeluarkan kebijakan kedaulatan laut Indonesia memberantas illegal fishing, menenggelamkan kapal-kapal perampok laut Indonesia. Ketiga, adanya peristiwa hukum yakni ‘Kasus Benjina dan ‘Kapal Perampok Hai Fa’, yang akan menjadi rujukan peritiwa hukum kelautan di Indonesia. Keempat, nasib Nelayan Indonesia yang terpuruk dalam pusaran kemiskinan, dan tidak pernah naik kelas sosial.
Keempat Corak tentunya sudah tuntas dibahas, khususnya mengenai Profil Susi Pudjiastuti mulai dari perjalanan hidup, karir dan gebrakan dalam Kementrian DKP. Kasus Benjina yang ditengarai terjadinya perbudakan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) mayoritas asal Myanmar mengancam ekspor laut Indonesia sedang dalam invetigasi kepolisian antar negara. Kasus ‘Kapal Perampok Hai Fa’, yang melanggar hukum laut Indonesia yakni berlayar tanpa surat laik operasi (SLO), tidak menyalakan sistem pengawas kapal (VMS), dan memuat 900 ton ikan dan udang, termasuk 15 ton hiu martil yang terlarang diperdagangkan hanya mendapatkan hukuman denda 200 juta dari Pengadilan Perairan Kota Ambon. Sedangkan pusaran kemiskinan nelayan Indonesia, kini kurang seksi untuk diperbincangkan, maka di Har Nelayan Nasional, tulisan ini sengaja menguatkan kembali nasib nelayan Indonesia.
Diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (the poorest of the poor).  Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan, bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin.  Badan Pusat Statistik (BPS), dengan perhitungan berbeda dari Bank dunia, mengumumkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang (15,42 %). Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS.
Kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.
Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan pemalas, karena jika dilihat dari daur hidup nelayan yang selalu bekerja keras. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi.  
Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Deskripsi diatas merupakan pusaran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia. Perlu adanya upaya strategis dalam penanganannya, diawali dengan adanya data akurat mengenai angka pasti nelayan miskin dilengkapi data nama, keluarga dan alamat, sehingga mudah dalam menentukan sasaran. Selanjutnya ditindaklanjuti mengenai apa penyebab dari kemiskinan tersebut, apakah karena jeratan utang atau faktor lain. Kemudian cara atau metode untuk menanggulanginya lebih terfokus pada nelayan-nelayan yang berada pada sub-ordinasi tengkulak. Bagaimanpun juga bahwa penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannya-pun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat. Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak bisa disamamakan dengan ukuran kemiskinan buruh di perkotaan. Bahkan dalam satu kabupaten yang sama belum tentu bisa diratakan ukuranya pada desa-desa pesisir yang ada. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini.
Terdapat empat langkah dalam penanggulangan kemiskinan nelayan, diantaranya; Pertama, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan. Dalam hal ini konteksnya adalah nelayan sebagai kepala rumah tangga, dan nelayan sebagai seperangkat keluarga. Nelayan yang buta huruf minimal bisa membaca atau lulus dalam paket A atau B. Anak nelayan diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Sehingga kedepan akses perkembangan teknologi kebaharian, dan peningkatan ekonomi lebih mudah dilakukan.
Kedua, perlunya merubah pola kehidupan nelayan. Hal ini terkait dengan pola pikir dan kebiasaan. Pola hidup konsumtif harus dirubah agar nelayan tidak terpuruk ekonominya saat paceklik. Selain itu membiasakan budaya menabung supaya tidak terjerat rentenir. Perlu juga mendorong diverifikasi mata pencaharian khusus dipersiapkan menghadapi masa paceklik, seperti pengolahan ikan menjadi makanan, pengelolaan wilayah pantai dengan pariwisata dan bentuk penguatan ekonomi lain seperti diversifikasi produk olahan ikan, sehingga bisa meningkatkan harga jual ikan, selain hanya mengandalakan penjualan ikan mentah.
Ketiga, peningkatan kualitas perlengkapan nelayan dan fasilitas pemasaran. Perlunya dukungan kelengkapan tekhnologi perahu maupun alat tangkap, agar kemampuan nelayan Indonesia bisa sepadan dengan nelayan bangsa lain. Begitupula fasilitas pengolahan dan penjualan ikan, sehingga harga jual ikan bisa ditingkatkan. Keempat, perlunya sebuah kebijakan sosial dari  pemerintah yang berisikan program yang memihak nelayan, Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan harus bersifat bottom up sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat nelayan. Kebijakan yang lahir berdasarkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat nelayan, bukan lagi menjadikan nelayan sebagai objek program, melainkan sebagai subjek. Selain itu penguatan dalam hal hukum terkait zona tangkap, penguatan armada patroli laut, dan pengaturan alat tangkap yang tidak mengeksploitasi kekayaan laut serta ramah lingkungan. Semoga Hari Nelayan Nasional tahun ini dapat mengangkat martabat nelayan Indonesia.

Leave a Reply

Sketsa